Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengamini ada persoalan serius dalam manajemen wilayah perbatasan di Indonesia. Karenanya ia berharap banyak pada Badan Koordinasi Keamanan Kelautan (Bakorkamla) sebagai wadah yang mengkoordinasikan keamanan wilayah perbatasan. “Jangan sampai melangkah masing-masing institusi,” katanya.
Selain manajemen penanganan, urai politisi PKS ini, dari sisi Undang-Undang juga banyak yang harus dibenahi. Karena selama ini pengaturan mengenai pertahanan kelautan dan batas wilayah dituangkan di banyak peraturan, baik UU maupun Peraturan-Pemerintah. Sehingga banyak aturan yang tumpang tindih satu sama lain. ”Dudukkan kembali peran masing-masing instansi, sehingga kontrol negara aktivitas lintas batas jadi lebih baik,” tukasnya.
Selain itu, urai Mahfudz, Indonesia harus mengembangkan kemampuan pengamanan wilayah laut. Kemudian Indonesia harus menuntaskan perjanjian dengan 10 negara tetangga tentang batas wilayah. Lalu, Indonesia harus mulai secara tegas meneguhkan orientasi nasionalnya ke arah maritim, karena masih banyak sumber alam yang bisa dieksplorasi. Dan terakhir, diplomasi hubungan antar negara jangan hanya andalkan diplomasi politik Kementerian Luar Negeri saja, melainkan diplomasi personal di masing-masing negara.
Mengenai diplomasi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menolak jika kemampuan diplomasi pemerintah dianggap lemah. Menurutnya, dalam kasus ditahannya tiga petugas DKP Indonesia oleh polisi Diraja Malaysia, pihak Kemenlu sudah bertindak maksimal. Bahkan, dengan dikeluarkannya nota protes ke Malaysia, tidak lama kemudian petugas DKP tersebut dibebaskan.
“Kalau dalam percaturan internasional, diplomasi adalah seni dapatkan tujuan kita dengan cara baik-baik. Mekanismenya sudah ditata kembali, kita aktifkan steering comittee, dari sisi lain bahwa masalah penyelesaian batas-batas kita dikedepankan selama 10 tahun terakhir,” tutupnya.