Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa dirinya diamanatkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan tiga persoalan di bidang agraria dan tata ruang.
Hal ini disampaikan Hadi usai dilantik oleh Presiden Jokowi, Rabu (15/6), di Istana Negara. “Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan masalah sertifikat milik rakyat,” ujar Hadi seperti dikutip dari laman Setkab.
Menteri ATR mengungkapkan, dari target 126 juta sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat telah direalisasikan sebanyak 81 juta sertifikat.
“Di lapangan permasalahannya apa, apakah permasalahan itu masih K2 atau K3 itu juga akan kita selesaikan. Tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut,” tuturnya.
Baca Juga:
- Penundaan Voting Garuda Indonesia Hingga Memahami Kembali Ragam Pendekatan Riset Hukum
- Strategi Kantor Hukum Berprestasi di Pasar Modal Hingga Advokat Ingatkan Risiko Praktik Alih Daya
Persoalan kedua yang akan diselesaikan Hadi adalah terkait sengketa tanah. “Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping antara milik institusi atau dengan milik satuan lain dengan milik rakyat. Ini yang akan kita selesaikan,” ujarnya.
Terakhir, Menteri ATR/Kepala BPN juga akan fokus menangani tanah dan tata ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN). “Terkait dengan tanah di IKN, yang sudah disampaikan tadi, itu akan kita segera selesaikan,” kata Hadi.