Masyarakat Sadar Hukum Dorong Kemajuan Bangsa
Berita

Masyarakat Sadar Hukum Dorong Kemajuan Bangsa

Negara yang amburadul atas kesadaran hukum, masyarakatnya tidak akan tertib, dan hal tersebut akan menghambat kemajuan suatu negara.

Agus Sahbani
Bacaan 2 Menit
Menkumham Yasonna H Laoly. Foto: RES
Menkumham Yasonna H Laoly. Foto: RES

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia sadar penegakan hukum akan mampu mendorong kemajuan sebuah negara. Baginya, kesadaran hukum berkorelasi positif dengan kemajuan suatu bangsa.


"Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat sebuah bangsa, maka semakin maju negara tersebut," kata Yasonna dalam sambutan pada peresmian dan pemberian penghargaan Anubhawa Sasana kepada 112 desa atau kelurahan sadar hukum di wilayah Jawa Timur di Balai Kota Malang, Rabu (21/11/2018) seperti dikutip Antara.

 

Yasonna menuturkan wujud negara hukum akan terlihat dari tingkat kepatuhan masyarakat, tingkat kesadaran hukum masyarakat. Hal tersebut merupakan kunci bagi terciptanya kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang aman, tertib, dan damai.

 

Ia mencontohkan, salah satu negara di Asia yang masyarakatnya memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi adalah Jepang. Seluruh lapisan masyarakat di Negeri Sakura tersebut sangat konsisten dalam menjalankan aturan-aturan hukum yang berlaku.

 

Sementara di Indonesia, dalam hal permasalahan yang lebih sederhana seperti membuang sampah dan menaati aturan tata cara berlalu lintas, terkadang masih menjadi catatan tersendiri. Namun hal-hal yang sangat mendasar tersebut sesungguhnya berkaitan erat dengan penegakan hukum untuk kategori yang lebih tinggi. "Belum lagi ketaatan untuk membayar PBB dan regulasi lainnya," kata Yasonna.

 

Dia melanjutkan negara yang amburadul atas kesadaran hukum, masyarakatnya tidak akan tertib, dan hal tersebut akan menghambat kemajuan suatu negara. Karena itu, jika Indonesia ingin benar-benar maju, maka masyarakat harus berkomitmen menjadi masyarakat yang tertib hukum.

 

Dalam upaya membangun masyarakat cerdas hukum tersebut, Pemerintah berupaya untuk semakin mendekatkan dan memperluas akses-akses keadilan, khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Prioritas tersebut diwujudkan dengan menambah jumlah organisasi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi. "Saya juga berharap bagi teman-teman yang sudah terakreditasi betul-betul mau mendampingi masyarakat kita," katanya.

Tags:

Berita Terkait