Selain kepentingan korban terpenuhi, juga dipertimbangkan pula masa depan tersangka yang masih panjang dan diharapkan lebih baik lagi ke depannya. Terakhir, cost dan benefit penanganan perkara serta mengefektifkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
“Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif akan segera diterbitkan sebagai perwujudan kepastian hukum. Sebelum diberikan SKP2, tersangka telah dilakukan perdamaian baik terhadap korban, keluarga korban, yang disaksikan tokoh masyarakat serta penyidik Kepolisian,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, Lili Suparli.
Contoh lain, pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana atas nama Tersangka M. Jafar Bin Alm. Tulet di Kejaksaan Negeri Aceh Utara. Dia diduga melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penghentian ini telah disetujui pula oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana pada Rabu (12/1/2022) lalu.
Kejaksaan Negeri Bone turut melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Tersangka atas nama Lukman yang disangkakan melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perdamaian dilakukan terhadap korban (ibunya) dan keluarga korban yang disaksikan oleh tokoh masyarakat serta penyidik Kepolisian yang diinisiasi pihak Kejaksaan. Dari dokumentasi yang ada, terlihat tersangka bersimpuh di kaki korban memohon maaf dan berjanjii tidak mengulangi perbuatannya.
Meski eksistensi restorative justice bernilai positif, Jaksa Agung tetap mengingatkan seluruh jajaran Kejaksaan untuk menilai suatu kasus dengan seksama apakah dapat diterapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau tidak sesuai kualifikasi yang ada. Arahan itu disampaikan pada seluruh jajaran Kejaksaan di wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jambi pada Jum’at (7/1/2022) lalu di Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi pada saat kunjungan kerjanya.
Untuk diketahui, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keadilan Restoratif diartikan sebagai suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Lalu, mencari penyelesaian secara adil dengan menekankan pemulihan kembali bersama-sama, sehingga dapat membalikan keadaan seperti sediakala sebelum tindak pidana terjadi.
Pada peraturan yang sama, perihal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, seorang Jaksa harus melaksanakannya atas dasar asas-asas sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 yakni keadilan; kepentingan umum; proporsionalitas; pidana sebagai jalan terakhir; serta cepat, sederhana, dan biaya ringan.