Prof. Eddy menyampaikan bahwa KUHP dan KUHAP baru, serta undang-undang penyesuaian pidana, pada dasarnya bertujuan mengembalikan hukum pidana pada hakikatnya sebagai ultimum remedium—yakni sanksi pamungkas yang baru digunakan ketika pranata hukum lainnya tidak lagi berfungsi.
“Pranata penegakan hukum lainnya kan berarti pranata di luar hukum pidana. Bisa hukum administrasi, hukum perdata, atau bidang hukum lainnya. Jadi menurut saya, pidana itu hanya salah satu pilihan. Kalau sudah dipilih secara perdata dan selesai, ya close the case,” terangnya.
Sementara itu, Ketua STH Indonesia Jentera, Aria Suyudi, mengatakan bahwa salah satu asumsi dasar diadakannya diskusi ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait sejauh mana tanggung jawab perdata tetap berada di ranah keperdataan dan tidak diseret ke ranah pidana.
Menurut Aria, harus diakui bahwa dalam praktiknya, masyarakat cenderung lebih memilih jalur pidana dibanding keperdataan untuk menyelesaikan perkara utang-piutang. Selain karena eksekusi perdata dinilai rumit dan memakan waktu lama, jalur pidana dianggap lebih praktis karena adanya upaya paksa yang relatif lebih efektif.
“Mulailah terjadi fenomena kriminalisasi tindakan wanprestasi. Nah, itu memang kondisi yang sangat dikhawatirkan oleh para pelaku usaha di Indonesia saat ini, karena ujung-ujungnya akan meningkatkan biaya transaksi,” ujar Aria.
