Melihat Posisi Mens Rea dalam Perkara Pidana Badan Usaha
Terbaru

Melihat Posisi Mens Rea dalam Perkara Pidana Badan Usaha

Dalam KUHP dan KUHAP baru, pidana merupakan pilihan terakhir (ultimum remedium), bukan pilihan utama.

Aji Prasetyo
Bacaan 2 Menit
diskusi bertema “Pemidanaan Perkara-Perkara Perdata: Implikasi Berlakunya KUHP Nasional Bagi Dunia Usaha” yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-15 STH Indonesia Jentera pada Rabu (29/7). Foto: Tangkapan layar YouTube
diskusi bertema “Pemidanaan Perkara-Perkara Perdata: Implikasi Berlakunya KUHP Nasional Bagi Dunia Usaha” yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-15 STH Indonesia Jentera pada Rabu (29/7). Foto: Tangkapan layar YouTube

Dalam beberapa waktu belakangan ini, terdapat sejumlah perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi-korporasi besar, baik BUMN maupun swasta. Sejumlah direksi dari korporasi tersebut dianggap bersalah oleh pengadilan karena terbukti melakukan tindak pidana.

Di sisi lain, tindak pidana yang dilakukan sering kali beririsan dengan ranah perdata, seperti wanprestasi. Pertanyaannya, bagaimana membedakan apakah seorang direksi badan usaha melakukan wanprestasi atau tindak pidana?

Dalam diskusi bertema “Pemidanaan Perkara-Perkara Perdata: Implikasi Berlakunya KUHP Nasional Bagi Dunia Usaha” yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-15 STH Indonesia Jentera pada Rabu (29/7), Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan bahwa tidak semua perkara perdata bisa begitu saja ditarik menjadi perkara pidana.

Baca Juga:

“Sepanjang dia tidak punya apa yang kita sebut dengan istilah dolus malus atau niat jahat, maka dia tidak bisa masuk dalam konteks pidana,” ujar ujar Prof. Eddy -sapaan Prof. Edward Omar Sharif Hiariej. 

Menurutnya, dasar pertanggungjawaban pidana yang utama adalah mens rea, yaitu adanya niat jahat untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, wanprestasi semata tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

“Kalau aparat penegak hukum ngotot untuk masuk ke dalam pidana, maka sekali lagi dia harus membuktikan bahwa memang ada niat jahat pada saat kontrak itu dibuat, atau pada saat pelaksanaan kontrak tersebut,” tambah Prof. Eddy.

Prof. Eddy menyampaikan bahwa KUHP dan KUHAP baru, serta undang-undang penyesuaian pidana, pada dasarnya bertujuan mengembalikan hukum pidana pada hakikatnya sebagai ultimum remedium—yakni sanksi pamungkas yang baru digunakan ketika pranata hukum lainnya tidak lagi berfungsi.

“Pranata penegakan hukum lainnya kan berarti pranata di luar hukum pidana. Bisa hukum administrasi, hukum perdata, atau bidang hukum lainnya. Jadi menurut saya, pidana itu hanya salah satu pilihan. Kalau sudah dipilih secara perdata dan selesai, ya close the case,” terangnya.

Sementara itu, Ketua STH Indonesia Jentera, Aria Suyudi, mengatakan bahwa salah satu asumsi dasar diadakannya diskusi ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait sejauh mana tanggung jawab perdata tetap berada di ranah keperdataan dan tidak diseret ke ranah pidana.

Menurut Aria, harus diakui bahwa dalam praktiknya, masyarakat cenderung lebih memilih jalur pidana dibanding keperdataan untuk menyelesaikan perkara utang-piutang. Selain karena eksekusi perdata dinilai rumit dan memakan waktu lama, jalur pidana dianggap lebih praktis karena adanya upaya paksa yang relatif lebih efektif.

“Mulailah terjadi fenomena kriminalisasi tindakan wanprestasi. Nah, itu memang kondisi yang sangat dikhawatirkan oleh para pelaku usaha di Indonesia saat ini, karena ujung-ujungnya akan meningkatkan biaya transaksi,” ujar Aria.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info