Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan global yang semakin mendesak untuk mengadopsi pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK). Sebagai negara dengan emisi GRK signifikan akibat deforestasi, kebakaran lahan gambut dan sektor industri telah mengambil langkah progresif melalui implementasi pajak karbon dan perdagangan karbon (carbon trading), yang merupakan bagian dari strategi market-based mechanism untuk mengurangi emisi GRK secara efisien.

Sebagai salah satu negara pilot REDD+, Indonesia juga telah mengimplementasikan program REDD+ sejak 2010, yaitu mekanisme internasional yang memberikan insentif finansial berupa payment or environmental services kepada negara berkembang untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta meningkatkan stok karbon hutan.
Kebijakan ekosistem hijau ini bertujuan untuk memenuhi komitmen internasional dalam Nationally Determined Contribution (NDC) berdasarkan Paris Agreement serta mencapai target Net Zero Emission (NZE). Dalam konteks Indonesia, perdagangan karbon mulai mendapatkan momentum sejak pemerintah berkomitmen pada target penurunan emisi 29% secara mandiri dan 41% dengan dukungan internasional. Bukan hanya instrumen pengendalian emisi, pajak dan perdagangan karbon juga bagian dari fiscal re-engineering untuk menjawab tantangan globalisasi dan keberlanjutan.
Perdagangan Karbon di Indonesia
Perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar yang memungkinkan jual beli kredit karbon, di mana satu unit kredit karbon setara dengan pengurangan emisi 1 ton karbondioksida (CO2) dan wajib tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Di Indonesia, perdagangan karbon diatur melalui Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia. Unit karbon dianggap sebagai efek, bukan komoditas sehingga perdagangan dilakukan di bawah pengawasan OJK.
Sistem ini mencakup dua unit karbon utama yaitu Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dengan mekanisme seperti auction, regular trading, negotiated trading dan marketplace. SPE-GRK dihasilkan dari kegiatan yang berhasil mengurangi emisi atau meningkatkan penyerapan karbon seperti reboisasi atau penggunaan teknologi rendah karbon. Sertifikat ini dapat diperdagangkan di Bursa Karbon; dan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) yaitu kuota emisi yang ditetapkan untuk pelaku usaha dalam sistem cap and trade. Jika emisi melebihi batas, pelaku usaha harus membeli Sertifikat Izin Emisi (SIE) dari entitas lain yang emisinya di bawah ambang batas.
Menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, hutan tropis Indonesia yang mencakup 125,9 juta hektar mampu menyerap 25,18 miliar ton karbon, sementara hutan mangrove seluas 3,31 juta hektar dapat menyerap 33 miliar ton karbon. Dengan harga karbon global berkisar antara USD 5 – 10 per ton CO2, maka potensi pendapatan dari perdagangan karbon sangat signifikan. IDC Carbon dalam setahun operasinya mencatat transaksi sebesar IDR 37,06 miliar dengan volume perdagangan 613.894 ton CO2e hingga September 2024.
Implementasi Pajak Karbon
Di Indonesia, prinsip polluter pays (PPP) dan strict liability adalah salah satu landasan dasar pengenaan pajak karbon. PPP atau pencemar membayar adalah konsep yang mengharuskan pihak yang menyebabkan pencemaran menanggung biaya untuk mencegah, mengendalikan atau memulihkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sementara, prinsip strict liability menyatakan bahwa pihak yang melakukan aktivitas berbahaya bagi lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tanpa perlu membuktikan kesalahan atau kelalaian.
















