Melodi Pajak Karbon dan Tarian Carbon Trading di Indonesia
OPINI

Melodi Pajak Karbon dan Tarian Carbon Trading di Indonesia

Pemerintah perlu menetapkan regulasi turunan setingkat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur tata cara pelaporan, pembayaran dan pelaporan pajak karbon secara integratif. Pemerintah juga perlu membentuk lembaga otoritas karbon nasional lintas sektoral untuk menyatukan sistem pasar karbon dan perpajakan.

•Bacaan 4 Menit
HS
Penulis Opini

Dalam konteks pajak karbon, PPP dan strict liability dapat dihubungkan dengan kewajiban pelaku untuk membayar pajak atas emisi karbon yang dihasilkan tanpa mempertimbangkan apakah emisi tersebut disengaja atau tidak.

Pajak karbon di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan dikenakan pada emisi karbon yang termasuk karbonmonoksida (CO2), dinitrogen oksida (N2O), dan gas berfluor dari aktivitas ekonomi seperti penggunaan bahan bakar fosil (batubara, solar, bensin) dan emisi dari industri seperti semen, pulp and paper dan pembangkit listrik tenaga uap berbasis batubara. Tarif pajak karbon ditetapkan sebesar IDR. 30 per kg Co2e (setara IDR. 30.000 per ton CO2e) dengan pendekatan floating yang menyesuaikan harga pasar karbon domestik.

Akan tetapi, implementasi pajak karbon di Indonesia masih menghadapi tantangan. Tarif pajak karbon Indonesia sebesar IDR 30 per kg CO2e (sekitar EUR 1,8 per ton) masih jauh lebih rendah dibandingkan standar negara seperti Swiss atau Norwegia yang mencapai EUR 60 per ton. Hal ini menunjukan biaya yang dibebankan kepada pencemar belum sepenuhnya mencerminkan nilai kerusakan lingkungan yang ditimbulkan terutama karena biaya infrastruktur ramah lingkungan di negara berkembang dianggap lebih murah. Selain itu, kesiapan masyarakat dan sektor industri, serta potensi dampak inflasi, menjadi pertimbangan dalam penerapan bertahap pajak karbon.

Walaupun telah memilliki dasar hukum, akan tetapi implementasi pajak karbon terhambat oleh ketidaksiapan sistem perhitungan emisi, bagaimana offset karbon domestik akan diakui dan dihitung sebagai pengurang pajak, keterbatasan data aktual serta belum terintegrasinya registri karbon dengan sistem perpajakan, risiko pelaku usaha dikenakan pungutan karbon oleh berbagai lembaga atau regulator daerah hingga ketimpangan perhitungan antara penghasil emisi dan verifikator. Masalah-masalah ini, termasuk potensi konflik antara kementerian keuangan dan kementerian lingkungan hidup perlu diselesaikan melalui harmonisasi peraturan turunan.

Kesimpulan

Pertumbuhan pasar karbon di Indonesia menunjukan potensi untuk menjadi katalis investasi hijau, menciptakan lapangan kerja hijau dan memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global, tetapi tantangan tetap ada. Infrastruktur pasar karbon di Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan kesadaran pelaku usaha serta masyarakat tentang perdagangan karbon masih rendah. Selain itu, sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) yang kuat diperlukan untuk mencegah potensi sengketa dan memastikan kepercayaan investor.

Selain itu, pemerintah perlu menetapkan regulasi turunan setingkat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur tata cara pelaporan, pembayaran dan pelaporan pajak karbon secara integratif. Pemerintah juga perlu membentuk lembaga otoritas karbon nasional lintas sektoral untuk menyatukan sistem pasar karbon dan perpajakan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah menerapkan insentif fiskal yang mengadopsi teknologi rendah emisi (green tax rebate) dan menyusun perjanjian pajak internasional tentang carbon tax credit guna menghindari pajak berganda lintas negara.

Ketimbang memberlakukan batasan, pemerintah dapat mempertimbangkan menerapkan insentif pajak karbon melalui tax allowance atau tax deduction bagi pelaku usaha yang melakukan dekarbonisasi aktif.

 

*) Hendra Setiawan Boen, Managing Partner Frans & Setiawan Law Office

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline 

insentif pajakpajaktrading onlineperdagangan
Hendra Setiawan Boen

Advokat di Jakarta

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info