Dengan kata lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward O.S Hieriej bahwa tindakan OTT sebatas untuk lebih mengkonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan, sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh sebelumnya akan menjadi bukti permulaan yang cukup apabila antara bukti yang satu dan bukti yang lain terdapat kesesuaian (corroborating evidence). Dengan terpenuhi bukti permulaan yang cukup maka perkara tersebut sudah dapat diproses melalui ketentuan hukum acara pidana karena telah memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.
Lebih jauh dalam diskursus hukum pidana dikenal adanya pembagian delik diantaranya adalah delik selesai (vooltoide delic) dan delik percobaan (poging delic), yang mana poging delic pun masih dibedakan menjadi dua jenis yaitu geshorste poging (percobaan terhenti) dan vooltoide poging (percobaan selesai). Merujuk pada keempat rumusan konsep penormaan tertangkap tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP, orang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana dalam konteks delik materiil (menitikberatkan pada akibat perbuatan) dapat dikatakan berada dalam keadaan melakukan vooltoide delic ataupun poging delic karena bisa saja terjadi 2 kemungkinan yaitu: (1) tindak pidana yang dilakukannya selesai atau; (2) terpaksa terhenti ketika mengalami kondisi tertangkap tangan oleh orang/masyarakat dan/atau aparat hukum.
Namun berbeda halnya dalam perkara tindak pidana korupsi selain kualifikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara (tindak pidana korupsi terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah bergeser menjadi delik materiil pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang mensyaratkan actual loss pada unsur kerugian keuangan negara) yang diformulasikan sebagai delik formil (menitikberatkan pada aspek perbuatan), maka para pihak (pemberi dan penerima suap) yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dapat terjadi dua kemungkinan yaitu delik selesai (vooltoide delic) dan (geshorste poging).
Pada kegiatan OTT yang dilakukan KPK, apabila objek suap sudah beralih tangan dari pemberi ke penerima suap, maka yang terjadi adalah delik selesai (vooltoide delic) dan apabila masih belum berada di tangan atau kekuasaan penerima suap maka yang terjadi adalah percobaan terhenti (geshorste poging). Sebagai gambaran sangatlah mungkin seseorang atau beberapa orang yang ditangkap melalui OTT tidak dijumpai satupun dari empat keadaan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP karena dapat saja uang dan/atau barang bukti yang jadi obyek transaksi perkara korupsi belum sempat berada di tangan orang yang dikenai OTT tersebut. Artinya, tindak pidana korupsi berupa penyuapan tersebut belum selesai dilakukan atau masih dalam tahap percobaan yang secara teori disebut sebagai degeschorte poging (percobaan terhenti).
Penyuapan sendiri termasuk salah satu dari 7 bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan karena pemberi dan penerima suap selalu melakukan operasi/aksi senyap (silent operation). Bahkan, pelakunya sebisa mungkin meniadakan bukti-bukti atau menghapus jejak tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena sulitnya pembuktian perkara tipikor termasuk penyuapan, akhirnya menjadikan strategi OTT sebagai cara paling efektif mengkonfirmasi langsung bukti-bukti kejahatan korupsi. Dalam ajaran hukum pidana dikenal adagium/postulat “in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores” (dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya). Berpegang pada postulat tersebut, membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana tidak hanya berdasarkan persangkaan, tetapi bukti-bukti yang ada harus akurat dan sah. Terlebih, dalam konteks kejahatan korupsi guna meyakinkan hakim menjatuhkan pidana tanpa adanya keraguan sedikit pun sebagaimana penerapan asas beyond reasonable doubt.
Selain apa yang telah dikemukakan di atas, merujuk pada Pasal 15 UU Tipikor disebutkan bahwa percobaan melakukan tindak pidana korupsi (poging delic) dipersamakan dengan perbuatan pidana korupsi yang telah selesai (vooltoide delic). Walaupun dalam ketentuan Pasal 54 KUHP dinyatakan bahwa percobaan melakukan tindak pidana tidak dipidana namun berlaku asas lex specialis derogate legi generalis yang membuat Pasal 15 UU Tipikor sebagai undang-undang yang khusus mengesampingkan Pasal 54 KUHP sebagai peraturan hukum pidana umum. Dengan demikian, seseorang yang ditangkap melalui aksi OTT oleh KPK meskipun masih dalam konteks percobaan dan tanpa empat keadaan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP tetap mengalami apa yang disebut dengan tertangkap tangan.
Kewenangan KPK melakukan OTT
Merujuk pada Pasal 12, Pasal 12B dan Pasal 12C UU KPK terkait serangkaian kewenangan penyadapan yang dilakukan KPK, secara konsekuensi logis untuk mengefektifkan dan mengamankan alat-alat bukti dengan segera maka perlu dilakukan langkah OTT. Hal demikian menjadi suatu keniscayaan mengingat korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa, extra ordinary crime yang penanganannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang tidak biasa pula. Sebab, sifatnya sistemik, kompleks, terencana dan masif sebagaimana tindak pidana narkotika sebagai extra ordinary crime lainnya yang juga dilakukan penyadapan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 75 huruf i UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
