Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menetapkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa bakti 2024-2029 dalam Rapat Pleno yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (21/11/2024) lalu. Namun yang cukup menyedot perhatian publik ketika beberapa hari sebelumnya, salah satu Komisioner KPK Periode 2019-2024, Johanis Tanak mengungkapkan akan meniadakan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) apabila terpilih kembali menjadi pimpinan KPK periode selanjutnya saat mengikuti fit and proper test di hadapan Komisi III DPR RI.
Sontak pernyataan tersebut membuat publik gempar dan menuai kritik terlebih di kalangan ahli dan pemerhati hukum. Wajar saja hampir semua koruptor dari lintas jabatan, daerah dan sektor dapat “diangkut paksa” melalui OTT yang telah menjadi bagian penindakan perkara korupsi oleh KPK selama ini. Dalam kesempatan itu, Johanis Tanak menilai OTT tidak tepat dilakukan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dan lebih sebagai sebuah tradisi. Sebab, merujuk pada definisi tertangkap tangan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan seketika (red-handed) tanpa diawali perencanaan terlebih dahulu yang berbeda halnya dengan aksi OTT.
Baca Juga:
Ini Background dan Gagasan Setyo Budiyanto, Ketua KPK 2024-2029
Cadewas KPK Benny Mamoto, Utamakan Pencegahan Ketimbang Penindakan
Secara konseptual-normatif apa yang dikemukakan oleh Johanis Tanak tidak sepenuhnya keliru apabila secara sempit ditinjau dari perspektif definisi KUHAP. Namun, persoalan ini tidaklah hanya merujuk pada definisi ketentuan normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan semata, melainkan juga harus dikaitkan dengan berbagai ketentuan norma dan asas-asas hukum yang memiliki keterkaitan dengan konsep tertangkap tangan sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum nasional. Selain itu, harus dipahami OTT perkara tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan bagian dari rangkaian proses pro justitia yang tidak tiba-tiba dilakukan tanpa temuan bukti permulaan sebelumnya. Sebelum mengurai lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu makna dari OTT yang kerapkali dipersamakan dengan tertangkap tangan.
Tertangkap Tangan versus OTT
Istilah tertangkap tangan telah dikenal sejak zaman Romawi (delictum flagrans) yang kemudian berkembang dan diadopsi oleh berbagai negara, seperti Prancis (flagrant delit), Jerman (frische tat), Belanda (versche daet), termasuk Indonesia. Definisi tertangkap tangan dapat dijumpai di berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai tertangkap tangan sebagai kedapatan waktu melakukan kejahatan atau perbuatan yang tak boleh dilakukan. Tidak jauh berbeda dengan pengertian di dalam Kamus Hukum (Law Library) yang mendefinisikan tertangkap tangan sebagai kedapatan waktu sedang/tengah melakukan kejahatan atau tidak lama sesudah kejahatan dilakukan.
Sedangkan dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP konsep tertangkap tangan dirumuskan dalam empat keadaan yaitu tertangkapnya seseorang: (1) pada waktu sedang melakukan tindak pidana; (2) dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; (3) sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; (4) apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Apabila dikaitkan dengan OTT yang selama ini dilakukan oleh KPK dalam menjerat seseorang menjadi tersangka tindak pidana korupsi, relevankah apabila OTT dianggap sama konteksnya dengan tertangkap tangan sebagaimana yang dipersoalkan Komisioner KPK Johanis Tanak kendatipun tidak satupun dari empat keadaan yang telah disinggung di atas dijumpai pada orang yang terjerat OTT tindak pidana korupsi guna dilakukan proses hukum lebih lanjut?.
Sebelumnya perlu dipahami bahwa KPK dalam melakukan tindakan OTT tentunya dimulai dengan kegiatan penyadapan (wiretapping) terlebih dahulu yang hasil temuannya dapat menjadi petunjuk pengumpulan bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana yang khusus terkait kejahatan korupsi. Tindakan penyadapan sendiri dapat dilakukan KPK dengan persetujuan tertulis Dewan Pengawas di tahap awal proses pemeriksaan perkara yakni tahap penyelidikan guna menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
