Kegiatan Pengmas Program Studi Kajian Wilayah Jepang (PS KWJ) SKSG UI diinisiatif oleh Dr. Kurniawaty Iskandar, MA, selaku dosen tetap UI dengan mengangkat tema "Sosialisasi Sadar Hak serta Regulasi Bagi Calon PMI dari Potensi Pelanggaran Aturan Kerja" pada hari Jumat (29 Juli/2022) di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Nusantara Gakkou, Banyuwangi Jawa Timur yang dihadiri sebanyak 45 calon PMI. Adapun Tim Pengmas KWJ UI beranggotakan mahasiswa program Magister dan Doktor semester 1 sampai 4 di PS KWJ UI.
Kurniawaty mengungkapkan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberi edukasi kepada calon PMI untuk memahami regulasi serta berbagai persoalan yang dialami saat bekerja di luar negeri. Sebab, Jepang merupakan salah satu negara penerima PMI tertinggi. Diharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini calon PMI dapat mengetahui hak serta kewajibannya saat bekerja di negara lain.
Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan rutin tahunan program pasca-sarjana S2 dan S3 Kajian Wilayah Jepang SKSG UI. Sebelumnya, KWJ UI juga telah menyelenggarakan pengabdian masyarakat di Depok, Jawa Barat pada 2019-2020, Indramayu, Jawa Barat pada 2021 dan tahun ini dilaksanakan di Banyuwangi.
“Kegiatan pengmas (Pengabdian Masyarakat) ‘Sosialisasi Sadar Hak serta Regulasi Bagi Calon PMI dari Potensi Pelanggaran Aturan Kerja’ ke Banyuwangi ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya ke Indramayu. Tujuan utama kegiatan sosialisasi ini adalah agar anak-anak PMI kita punya pengetahuan yangg memadai tentang bagaimana medan yang akan dihadapi dan juga sadar hak mereka sebagai pekerja agar menjadi lebih tangguh dan tidak berpotensi menjadi pekerja ilegal. Ini sejalan dengan terus meningkatnya jumlah PMI yang dikirim ke Jepang baik melalui IM japan, program IJEPA, dan juga Tokutei Ginou,” ungkap Kurniawaty.
Menanggapi permasalahan PMI ini, Sekretaris Desa Pesanggaran, Banyuwangi, Marsudi menyambut positif kegiatan sosialisasi tersebut. Dia mengungkapkan persoalan PMI merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Sebab, dikhawatirkan terdapat permasalahan sosial lanjutan dari tingginya PMI tersebut.
Di sisi lain, Marsudi mengungkapkan pemerintah setempat telah berupaya membentuk lembaga pemberdayaan khusus para mantan PMI agar tidak kembali bekerja di luar negeri. Selain itu, dia mengharapkan agar para mantan PMI tersebut juga berkontribusi meningkatkan perekonomian daerah pasca-bekerja di luar negeri dengan cara memberi pelatihan keterampilan kerja.
“Desa Pesanggaran ini sudah membentuk lembaga yang bertujuan memberdayakan mantan-mantan PMI di desa Pesanggaran agar tidak kembali lagi ke negara tujuan. Alasan lain, dari PMI ini diharapkan mampu memberdayakan masyarakat lain yang telah diberi fasilitas untuk pelatihan-pelatihan di masyarakat,” ungkap Marsudi dalam kegiatan tersebut.
Sementara itu, pendiri Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Nusantara Gakkou, Abdul Aziz mendukung kegiatan sosialisasi ini karena memberi pemahaman kepada para calon PMI sebelum bekerja di luar negeri. Dia menyampaikan terdapat perbedaan signifikan antara Indonesia dengan Jepang dalam budaya kerja. Sehingga, edukasi mengenai hak dan kewajiban PMI sangat penting dipersiapkan sebelum keberangkatan ke luar negeri.
“Ini program pertama bagi kami. Ini merupakan bentuk sosialisasi tentang pemahaman tanggung jawab serta hak-hak yang ada di Jepang. Sosialisasi ini membantu para calon PMI mengenai persiapan sebelum berangkan ke Jepang,” ungkap Aziz.