Dalam lima tahun terakhir, hukum ketenagakerjaan Indonesia mengalami dinamika yang sangat kompleks dan dapat dikatakan sebagai salah satu periode paling “turbulen” dalam sejarah regulasi ketenagakerjaan nasional. Perubahan regulasi yang cepat, disertai dengan intervensi konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK), membentuk lanskap hukum yang tidak hanya dinamis, tetapi juga memperlihatkan adanya tarik-menarik kepentingan dan perbedaan persepsi antara pembentuk undang-undang (lawmaker) dan penjaga konstitusi (the guardian of the constitution).
Dinamika ini mencerminkan pertarungan paradigma antara fleksibilitas bisnis dan perlindungan pekerja. Bagi pelaku usaha, perubahan ini tidak hanya bersifat normatif, melainkan memiliki implikasi langsung terhadap struktur biaya tenaga kerja, kepastian perencanaan bisnis, serta dinamika hubungan industrial di tingkat operasional.
Perkembangan tersebut dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang secara fundamental menggeser pendekatan hukum ketenagakerjaan ke arah yang lebih fleksibel dan pro-investasi. Namun, melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 3 November 2021, Mahkamah Konstitusi memberikan koreksi signifikan dengan menyatakan bahwa pembentukan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat.
Alih-alih melakukan perbaikan melalui mekanisme partisipasi yang bermakna (meaningful participation), Pemerintah kemudian malah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Langkah ini menunjukkan pendekatan yang cenderung responsif sekaligus defensif terhadap putusan MK, yang dalam praktiknya memunculkan persepsi adanya “kejar-kejaran kebijakan” antara Pemerintah dan DPR dengan MK.
Dalam konteks tersebut, terlihat adanya perbedaan konseptual dalam memaknai kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia. Di satu sisi, Pemerintah dan DPR cenderung menekankan aspek fleksibilitas dan kemudahan berusaha (ease of doing business). Di sisi lain, MK menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja sebagai bagian dari mandat konstitusional Indonesia. Perbedaan ini pada akhirnya mencerminkan ketidakharmonisan dalam arah pembentukan regulasi ketenagakerjaan Indonesia.
Dinamika tersebut memasuki babak baru pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat secara jelas dalam respons Pemerintah terhadap Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 tanggal 31 Oktober 2024, yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah konfederasi serikat pekerja, antara lain FSPMI, KSPSI, KPBI, dan KSPI. Putusan tersebut secara signifikan memengaruhi klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja 2023, dengan implikasi terhadap pemaknaan setidaknya 21 norma ketenagakerjaan. Adapun diantaranya mencakup reaktivasi ketentuan mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) serta rekomendasi pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
Yang menarik, dan sekaligus menjadi pembeda dengan praktik sebelumnya, adalah respons Pemerintah dan DPR terhadap putusan tersebut. Jika pada periode sebelumnya terdapat kecenderungan untuk “menegosiasikan” atau bahkan menghindari implikasi putusan MK melalui instrumen regulasi alternatif. Kali ini Pemerintah justru menunjukkan pendekatan yang lebih akomodatif. Hal ini tercermin dari diterbitkannya Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang UMSK pada tanggal 4 Desember 2024. Hanya sekitar satu bulan setelah putusan MK dibacakan. Tidak hanya itu, DPR RI juga secara terbuka menyatakan komitmennya untuk menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru sebagai tindak lanjut dari amanat Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.
