Membaca Arah Baru Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
OPINI

Membaca Arah Baru Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Membaca rencana pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, maka pertanyaan yang muncul bukan lagi apakah perubahan akan terjadi, melainkan ke arah mana keseimbangan baru tersebut akan dibentuk. Apakah Indonesia akan tetap menjaga daya tarik investasi dengan fleksibilitas pengusaha atau justru mengarah pada perlindungan pekerja yang lebih kuat?

•Bacaan 3 Menit
MY
Penulis Opini

Perubahan pola respons ini menunjukkan indikasi penguatan aspek perlindungan pekerja dalam arah kebijakan ketenagakerjaan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jika pada era Presiden Joko Widodo pendekatan yang diambil cenderung menitikberatkan pada kemudahan berusaha dan fleksibilitas bagi pengusaha, maka arah kebijakan saat ini mulai menunjukkan kecenderungan untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi pekerja dan serikat pekerja.

Lebih jauh, terdapat indikasi meningkatnya peran dan pengaruh serikat pekerja dalam proses pembentukan kebijakan ketenagakerjaan. Hal ini tidak hanya terlihat dari keberhasilan uji materiil yang diajukan, tetapi juga dari sejauh mana aspirasi tersebut diakomodasi secara relatif cepat dalam kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, arah hukum ketenagakerjaan Indonesia ke depan tampaknya akan bergerak menuju titik keseimbangan baru, dimana kepentingan investasi tidak lagi menjadi satu-satunya pertimbangan dominan, melainkan mulai diimbangi secara lebih kuat oleh perlindungan pekerja dalam kerangka konstitusional. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran dari pro-investment labor law menuju pendekatan yang lebih constitution-driven dalam pengaturan hubungan industrial.

Membaca rencana pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, maka pertanyaan yang kini muncul bukan lagi apakah perubahan akan terjadi, melainkan ke arah mana keseimbangan baru tersebut akan dibentuk. Apakah Indonesia akan tetap menjaga daya tarik investasi dengan fleksibilitas pengusaha, atau justru mengarah pada perlindungan pekerja yang lebih kuat?

Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya akan menentukan arah hukum ketenagakerjaan, tetapi juga wajah hubungan industrial Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

 

*) M. Yasir Said, S.H., M.H., CIRP., CLA., Managing Partner Atmos Law Office LLP dan Partner for Commercial Litigation and Labor Law

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline

ketenagakerjaanhukum ketenagakerjaan
M. Yasir Said

Managing Partner Atmos Law Office LLP

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info