Terdapat beberapa indikator privatisasi pengelolaan air di Jakarta tidak optimal. Arif menjelaskan keterjangkauan layanan air Jakarta hanya mencapai 50-60 persen penduduk. Layanan air ini sangat sulit dijangkau oleh kelompok masyarakat miskin. Kemudian, tarif air Jakarta yang termahal tidak hanya di Indonesia melainkan Asia Tenggara. “Masyarakat rentan sangat kesulitan akses air. Dan yang jelas negara abai dan melakukan pelanggaran hak atas air selaku tanggung jawab konstitusionalnya,” jelas Arif.
Perwakilan Public Services International, Yunita Purnama menyampaikan akses air bersih merupakan hak warga negara. Seharunya, penyediaan air tersebut tidak diprivatisasi karena dikhawatirkan pengelolaannya berorientasi mencari keuntungan. “Sangat penting air kepemilikannya dikuasasi negara. Kami temukan bahwa negara yang berinvestasi pada air dikelola badan publik maka jauh lebih survive saat pandemi ini. Kami serukan agar pengelolaan air oleh swasta dipindahkan kepada negara,” jelas Yunita.
Dia juga menyampaikan akses masyarakat Jakarta atas privatisasi air tersebut seharusnya sudah mencapai 100 persen pada 2023. Namun, Yunita mengatakan target tersebut masih jauh di bawah target. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan indikasi privatisasi air Jakarta tidak optimal. “Kami ingin serukan ada solusi remunisipalisasi atau pengembalian pengelolaan air kepada rakyat pada publik. Karena privatisasi ini sangat merugikan konsumen,” jelas Yunita.
Sementara itu, aktivis lingkungan dan perwakilan Urban Poor Consortium, Gugun Muhammad menyampaikan minimnya akses air menyebabkan masyarakat miskin dan pesisir harus membeli air jauh lebih mahal. Dia mencatat harga air di beberapa wilayah harganya sampai Rp 5-6 ribu sehingga kalau per bulan bisa sampai Rp 1 juta padahal pada umumnya keluarga kecil Rp 150 ribu.
“Pelayanan air itu di kampung-kampung miskin setidaknya dalam jaringan kami ada 11 kampung belum dapat layanan air pemerintah. Warga dapat pasokan air dari gerobak atau pikulan yang harganya jauh lebih mahal dari warga yang tinggal di Pondok Indah. Harganya bisa sampai Rp 5-6 ribu sehingga kalau per bulan bisa sampai Rp 1 juta padahal pada umumnya keluarga kecil Rp 150 ribu. Tapi keluarga kecil di Muara Angke bisa sampai Rp 1 jutaan,” jelas Gugun.
Kemudian terdapat juga berbagai permasalahan instalasi dan kualitas air yang buruk. “Meski mati tapi tagihannya jalan terus. Kalau tidak dibayar maka airnya tidak dialiri,” jelas Gugun.
Di tengah kondisi buruknya layanan air ini, Gugun menyarankan pemerintah berkoordinasi langsung kepada warga karena terdapat koperasi yang dapat diberdayakan. “Sudah ada kelompok-kelompok masyarakat memiliki koperasi sehingga, pemerintah bisa bekerja sama dengan warga yang belum tersedia air bersih. Nanti warga yang mengelola dan distribusikan air bersih tersebut ke rumah-rumah tangga tanpa swasta,” jelasnya.
