Penelitian yang dilakukan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menemukan adanya penurunan indeks kebebasan sipil dalam 10 tahun terakhir. Dalam dua tahun terakhir, penurunan tersebut kian terlihat dari maraknya keterlibatan militer serta teror yang ditujukan kepada para aktivis masyarakat sipil.
Plt. Deputi Bidang Koordinator HAM Kemenko Hukum, HAM, Keimigrasian, dan Pemasyarakatan, Fitra Arsil, yang menjadi penanggap dalam diskusi ini menyampaikan bahwa kehadiran dan ketidakhadiran negara harus dinilai secara proporsional dalam melihat suatu persoalan. Apalagi, konstitusi negara mengenai pasal-pasal HAM atau hak konstitusional memang menetapkan derajat kehadiran negara yang berbeda-beda.
“Saya menyebutnya constitutional distance. Di satu pasal, negara diminta hadir sangat dalam. Di pasal lain, negara justru diminta menjaga jarak, dan di pasal yang berbeda, negara hanya diminta memfasilitasi,” ujar Fitra saat menanggapi hasil penelitian PSHK, Kamis (3/9).
Baca Juga:
- Menjelang 30 Tahun Reformasi, Kebebasan Sipil Indonesia Dinilai Merosot Tajam
- Pentingnya Merawat Kebebasan Sipil
Fitra mencontohkan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang pada intinya menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan beribadah. Menurutnya, hal yang perlu dipahami adalah kebebasan beribadah bukanlah pemberian negara, melainkan hak konstitusional warga negara yang sudah tumbuh di masyarakat sejak awal.
Contoh lainnya adalah pengelolaan zakat. Ketika diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah dan DPR sempat berargumen bahwa pengelolaan zakat diberikan oleh negara. Namun, MK membantah hal tersebut dan menegaskan bahwa hak itu sudah tumbuh di masyarakat, sementara kehadiran negara hanya bertugas menjaga ketertiban dalam pengelolaannya.
“Saya kira penting untuk memilahnya seperti ini. Kehadiran negara tidak bisa langsung dianggap masalah, begitu pula ketidakhadirannya, karena tiap pasal berbeda. Zakat itu diatur di Pasal 29, lalu berhubungan juga dengan Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Apakah hasil zakat digunakan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat atau memajukan kesejahteraan umum? Hal itu berbeda dengan aktivitas ibadahnya. Karena penempatan pasalnya berbeda, cara negara untuk masuk pun akan berbeda,” jelasnya.
