“Bukan hanya soal janji program berjalan atau tidak, tapi juga harus dilihat dasar hukumnya. Tata kelola dan standar teknisnya perlu diatur jelas, misalnya terkait dengan prosedur dan mekanisme pelaksanaan di lapangan,” tegas Niti.
Ia menambahkan, payung hukum tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga menjadi dasar bagi pelaksanaan teknis agar program berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
“Harusnya ada juknis atau juklak yang wajib diikuti oleh dapur penyelenggara dan satuan pelaksana teknis di daerah,” imbuhnya.
Selain itu, YLKI juga menekankan pentingnya tim independen dalam mengawasi pelaksanaan program MBG. Menurut Niti, tim tersebut harus benar-benar bebas dari konflik kepentingan dan terdiri dari berbagai unsur masyarakat.
“Karena definisinya independen, maka anggotanya harus dari pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap program, seperti media, lembaga masyarakat sipil, akademisi, maupun lembaga penelitian,” jelasnya.
Tim independen, lanjut Niti, diharapkan mampu melakukan investigasi dan pengawasan secara objektif agar pelaksanaan MBG sesuai tujuan awal, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa penyimpangan. Adapun lembaga seperti YLKI, CELIOS, atau lembaga advokasi masyarakat lainnya bisa berperan memberikan masukan dan melakukan kontrol sosial.
Senada dengan itu, Sekretaris Pengurus Harian YLKI, Rio Priambodo, menilai program MBG harus menjadi prioritas pembenahan pemerintah ke depan karena menyangkut banyak orang dan kebutuhan dasar masyarakat.
