Pasca terbitnya UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) hampir genap setahun, peraturan turunannya sampai saat ini belum pula terbit. Implementasi materi muatan UU 12/2022 di tengah masyarakat pun tak dapat berjalan tanpa adanya aturan teknis. Pemerintah perlu didorong agar dapat segera menerbitkan aturan turunan UU TPKS.
Anggota DPD Fahira Idris, mencatat beleid itu disahkan DPR 12 April 2022 silam dan diteken Presiden Joko Widodo 9 Mei 2022. Salah satu tindak lanjut penting untuk menjaga efektivitas implementasi UU TPKS adalah penyelesaian berbagai aturan turunan baik itu Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.
Peraturan pelaksana itu penting mengingat UU 12/2022 menjadi tumpuan dalam mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual. Fahira menilai substansi UU 12/2022 memuat berbagai terobosan. Seperti perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.
Selain itu keunggulan UU 12/2022 yang dinilai efektif mencegah dan menanggulangi fenomena gunung es kasus kekerasan seksual adalah terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif. Mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi HAM, kehormatan, dan tanpa intimidasi.
“Agar berbagai terobosan dan keunggulan UU TPKS efektivitasnya dapat dirasakan dalam mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual, penyelesaian aturan turunan, baik itu Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden perlu dipercepat” katanya dalam keterangan yang diterima, Senin (27/03/2023) kemarin.
Baca juga:
- Pemerintah Targertkan Aturan Pelaksana UU TPKS Rampung Pertengahan 2023
- Pemerintah Percepat Penyusunan Aturan Pelaksana UU TPKS
Menurut Fahira, peraturan turunan UU TPKS memastikan penegakan hukum terhadap pelaku berlangsung efektif dan efisien. Memastikan korban dan keluarganya mendapatkan hak-haknya. Aturan turunan UU TPKS juga menjadi penggerak bagi publik untuk bergerak bersama mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.