Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Diah Sulastri Dewi, berbagi pengalaman dan pandangannya mengenai perkembangan mediasi di lingkungan pengadilan negeri di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Diah menekankan bahwa mediasi telah menjadi salah satu fokus utama dalam penyelesaian sengketa di Indonesia yang diatur secara resmi oleh Mahkamah Agung. Sejak tahun 2002, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
"Surat edaran ini menjadi tonggak awal komitmen Mahkamah Agung dalam meningkatkan resolusi sengketa secara efektif dan efisien," ujar Diah dalam Konferensi French-Indonesian Day of Law 2024 di Jakarta, Senin (7/10).
Baca Juga:
- Mengintip Praktik Mediasi di Berbagai Bidang
- Mengenal Tahapan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pada awal penerbitan Surat Edaran tersebut, dia mengakui tingkat keberhasilan mediasi masih tergolong rendah. "Melihat rendahnya tingkat keberhasilan, Mahkamah Agung membentuk suatu pokja mediasi yang bertugas untuk mengevaluasi dan meningkatkan prosedur mediasi," lanjutnya.
Dari sinilah lahir Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Perma ini mengatur prosedur mediasi di pengadilan secara lebih sistematis dan terstruktur. Diah mengatakan meskipun penerapan Surat Edaran No.1 Tahun 2002 belum memberikan dampak yang signifikan, Mahkamah Agung memutuskan untuk membentuk Task Force khusus untuk menangani mediasi.
"Langkah ini diambil untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan merumuskan solusi yang tepat. Melalui Task Force ini, Perma No. 2 Tahun 2003 diperkenalkan sebagai respons terhadap evaluasi yang dilakukan," katanya.
















