Dia menyarankan, argumentasi dalam memori kasasi soal tuduhan terbukti terhadap bos KSP Indosurya mengac Pasal 46 ayat (1) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian, menurut Prof Amir selain perlu mengatur mengenai peran pemerintah juga regulasi terkait atau lembaga yang sejenis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan atas kegiatan usaha perkreditan koperasi.
Tak hanya itu, perlu pula mengatur bab tindak pidana dalam RUU Perkoperasian. Khususnya untuk mengkriminalisasi pendiri koperasi yang mengambil keuntungan dari modal atau harta kekayaan koperasi yang bertentangan dengan tata kelola dan syarat pembagian sisa hasil usaha dan keuntungan koperasi.
Sementara Guru Besar FH Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Sulistiowati, berpendapat KSP Indosurya dibentuk dan didirikan secara manipulatif. Bahkan diusahakan secara melawan hukum yang berakibat merugikan kepentingan anggotanya. Menurutnya, usaha KSP Indosurya yang dikendalikan Henry Surya sebagai pemilik manfaat tidak masuk ranah perdata.
“Melainkan ranah pidana,” katanya.
Dosen Hukum Kepailitan dan Persaingan Usaha FH Universitas Islam Indonesia (UII) Siti Anisah menyorot dari aspek kepalitan. Menurutnya dengan membentuk tim atau memperluas unsur dan tugas Gugus Tugas yang ada, diharapkan penyelesaian harta pailit dapat mengembalikan hak-hak yang seharusnya diperoleh kreditur dalam kasus-kasus besar seperti KSP Indosurya.
Tapi Siti menilai, perlu pula memperhatikan kepailitan hanyalah satu aspek semata dalam penyelesaian masalah dalam kasus seperti KSP Indosurya dan penanganan gejala yang ada. Baginya, untuk mencegah gejala tersebut diperlukan langkah dan sistem pencegahan yang lebih mendasar.
“Berbeda dengan PKPU dan kepailitan yang sifatnya mengembalikan hak-hak kreditur sebesar-besarnya setelah terjadi kegagalan,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, majelis hakim PN Jakarta Barat memvonis terdakwa Henry Surya yang merupakan Bos Indosurya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) atas tindak pidana penipuan dan penggelapan dana nasabah KSP Indosurya. Majelis menyatakan terdakwa Henry Surya terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata.
Padahal, Jaksa Penuntut Umum sebelumnya mengajukan tuntutan 20 tahun penjara dan denda Rp200 miliar kepada Henry Surya karena diduga melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin otoritas terkait dengan kerugian ekonomi korban sebesar Rp16 triliun.
















