Mengejar Bos KSP Indosurya Cipta
Utama

Mengejar Bos KSP Indosurya Cipta

Proses pemidanaan menjadi salah satu jalan untuk menarik kembali aset-aset milik nasabah KSP Indosurya. Mestinya pengadilan melihat keadaan yang menunjukkan tujuan dan maksud atas fakta-fakta didirikannya KSP Indosurya Cipta, sehingga terdapat sarana rea dan actus reus.

Rofiq Hidayat
Bacaan 4 Menit
Menkopolhukam Moh Mahfud MD (Kiri) dan Menteri Koperasi UKM Teten Masduki dalam acara  Focus Group Discussion bertema Bedah Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya, di Kantor Kemenko Polhukam’, Selasa (7/3/2023). Foto: Tangkapan layar akun youtube Kemenkopolhukam.
Menkopolhukam Moh Mahfud MD (Kiri) dan Menteri Koperasi UKM Teten Masduki dalam acara Focus Group Discussion bertema Bedah Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya, di Kantor Kemenko Polhukam’, Selasa (7/3/2023). Foto: Tangkapan layar akun youtube Kemenkopolhukam.

Pemerintah terus mengejar bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta Henry Surya dan June Indria melalui mekanisme hukum pasca putusan lepas dari segala tuntutan hukum  (onslag van recht vervolging) oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. Melalui koordinasi sejumlah instansi penegak hukum, pemerintah melibatkan sejumlah pakar hukm membedah kasus KSP Indosurya.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMK) Teten Masduki, mengatakan pihaknya bersama Kemenkopolhukam dan  Kejaksaan Agung bakal tetap menjalankan proses pengajuan upaya hukum kasasi atas putusan lepas terhadap kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana nasabah KSP Indosurya.

“Kita akan kawal bersama-sama,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Bedah Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya, di Kantor Kemenko Polhukam’, Selasa (7/3/2023).

Teten yakin, pihak Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana memiliki kekuatan data dalam mengajukan kasasi dengan argumentasi jitu. Malahan dari Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisis Keuangan (PPATK) pun sudah menyodorkan data lengkap terkait dugaan penggelapan yang dilakukan KSP Indosurya. Sisanya, soal bagaimana menyinergikan  proses pemidanaan dengan pemenuhan kewajiban terhadap nasabah KSP Indosurya.

Baca juga:

Baginya, solusi yang dapat ditempuh melalui asset based resolution. Cara tersebut menjadi satu-satunya jalan yang dapat dilakukan saat ini. Sebab tak ada lagi mekanisme bail-out seperti dalam kasus perbankan Bank Century misalnya. Pemerintah memiliki tugas utama dalam penanganan kasus tersebut dengan mengembalikan fulus anggota KSP Indosurya yang diduga ditilep bos Indosurya.

Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tak lagi dapat dilaksanakan. Sebab, aset KSP Indosurya sudah tak lagi ada, sehingga tidak ada pemidanaan sepanjang PKPU tidak dijalankan. Dengan kata lain, proses tersebut diserahkan kembali ke para pihak. Nah, melihat situasi itu, menurut Teten proses pemidanaan menjadi salah satu jalan untuk menarik kembali aset-aset milik anggota.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu mengakui materi proses persidangan kasus Indosurya lebih condong  ke UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pasalnya di titik itulah lemahnya pengawasan koperasi. Menurutnya, Indosurya sadar betul mendirikan koperasi lantaran pengawasan pemerintah terhadap koperasi lemah

“Jadi, Indosurya menghindar dari pengawasan OJK yang powerfull. Maka, UU Perkoperasian akan kita revisi,” katanya.

Teten yang juga mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) ini melihat situasi krisis moneter 1998 silam. Menurutnya regulasi perbankan langsun disempurnakan dalam merespons situasi terpuruknya perkonomian kala itu. Dengan begitu, oknum-oknum dan spekulan tidak dapat bermanuver yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Moh Mahfud MD menilai, pemerintah bakal ‘melawan’ putusan PN Jakarta Barat dengan upaya hukum kasasi. Dia yakin dengan argumentasi hukum dalam memori kasasi dapat membuktikan ke masyarakat, pemerintah serius mengatasi masalah hukum KSP Indosurya.

“Indosurya itu seakan menjadi bank, padahal bukan bank. Mereka juga punya usaha sekuritas, lalu dimasukkan ke koperasi, kemudian disalahgunakan,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Menelaah dari hukum pidana

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin  (Unhas)  Prof Amir Ilyas, berpendapat penting menjerat pidana terhadap kedua terdakwa yang divonis lepas. Mestinya pengadilan melihat keadaan yang menunjukkan tujuan dan maksud atas fakta-fakta didirikannya KSP Indosurya Cipta.

“Di situ terletak sarana rea dan actus reus-nya, sehingga terwujud sebagai perbuatan pidana berdasarkan Pasal 46 ayat 1 UU Perbankan,” ujarnya.

Dia menyarankan, argumentasi dalam memori kasasi soal tuduhan terbukti terhadap bos KSP Indosurya mengac Pasal 46 ayat (1) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian, menurut Prof Amir selain perlu mengatur mengenai peran pemerintah juga regulasi terkait atau lembaga yang sejenis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan atas kegiatan usaha perkreditan koperasi.

Tak hanya itu, perlu pula mengatur bab tindak pidana dalam RUU Perkoperasian. Khususnya untuk mengkriminalisasi pendiri koperasi yang mengambil keuntungan dari modal atau harta kekayaan koperasi yang bertentangan dengan tata kelola dan syarat pembagian sisa hasil usaha dan keuntungan koperasi.

Sementara Guru Besar FH Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Sulistiowati, berpendapat KSP Indosurya dibentuk dan didirikan secara manipulatif. Bahkan diusahakan secara melawan hukum yang berakibat merugikan kepentingan anggotanya. Menurutnya, usaha KSP Indosurya yang dikendalikan Henry Surya sebagai pemilik manfaat tidak masuk ranah perdata.

“Melainkan ranah pidana,” katanya.

Dosen Hukum Kepailitan dan Persaingan Usaha FH Universitas Islam Indonesia (UII) Siti Anisah menyorot dari aspek kepalitan. Menurutnya dengan membentuk tim atau memperluas unsur dan tugas Gugus Tugas yang ada, diharapkan penyelesaian harta pailit dapat mengembalikan hak-hak yang seharusnya diperoleh kreditur dalam kasus-kasus besar seperti KSP Indosurya.  

Tapi Siti menilai, perlu pula memperhatikan kepailitan hanyalah satu aspek semata dalam penyelesaian masalah dalam kasus seperti KSP Indosurya dan penanganan gejala yang ada. Baginya, untuk mencegah gejala tersebut diperlukan langkah dan sistem pencegahan yang lebih mendasar.

“Berbeda dengan PKPU dan kepailitan yang sifatnya mengembalikan hak-hak kreditur sebesar-besarnya setelah terjadi kegagalan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, majelis hakim PN Jakarta Barat memvonis terdakwa Henry Surya yang merupakan Bos Indosurya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) atas tindak pidana penipuan dan penggelapan dana nasabah KSP Indosurya.  Majelis menyatakan terdakwa Henry Surya terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata.

Padahal, Jaksa Penuntut Umum sebelumnya mengajukan tuntutan 20 tahun penjara dan denda Rp200 miliar kepada Henry Surya karena diduga melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin otoritas terkait dengan kerugian ekonomi korban sebesar Rp16 triliun.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info