Pemerintah begitu optimis terhadap rencana holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini terlihat dari janji pemerintah yang memastikan bahwa pembentukan holding BUMN tidak akan merugikan perusahaan negara, justru melalui holding BUMN, pemerintah berharap dapat meraih keuntungan dan mampu bersaing dengan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menjelaskan alasan utama dari holding adalah untuk memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional. Selain itu untuk menjamin pendanaan mandiri yang berkesinambungan sehingga tidak semata bergantung pada APBN.
Melalui holding pula, diharapkan terjadi akselerasi dan penguatan industri sektoral sehingga BUMN mampu menjadi leading di dalam negeri dengan memperkuat kapasitas, menyelaraskan operasi, dan mencapai sinergi. Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro, menegaskan pembentukan holding BUMN juga untuk menjadikan BUMN lebih besar, kuat, dan lincah.
“Besar, kuat, dan lincah itu hanya kata sifat saja. Tujuan akhirnya adalah agar BUMN lebih mampu melayani masyarakat, karena BUMN pada dasarnya milik rakyat," katanya, Selasa (5/12), di Jakarta.
Dalam laporan progress roadmap BUMN yang dikeluarkan oleh Deputi Restrukturisasi dan Pembangunan Usaha BUMN, Kementerian BUMN menyebutkan cita-cita untuk BUMN Indonesia adalah menjadikan BUMN sebagai badan usaha yang profesional, kompetitif, dan memberi kesejahteraan untuk rakyat banyak.
Disebutkan dalam framework peta jalan BUMN, sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai, tujuan akhir dari peta jalan BUMN tersebut adalah terwujudnya kemandirian BUMN melalui sinergi antara BUMN; kesejahteraan rakyat banyak dengan upaya hilirisasi dan optimalisasi kandungan lokal sehingga berdampak terhadap ketersediaan lapangan kerja, sustainability yang diupayakan melalui pembangunan ekonomi daerah secara terpadu, serta pemerataan dan kesetaraan.
“Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dibutuhkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas satu sama lain. Selain itu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan produktivitas, tata kelola yang baik dengan menerapkan good governance, dan stabilitas iklim usaha melalui kepastian peraturan dan kebijakan negara,” ujar Wianda.