Saat itu tidak banyak preseden mengenai pelaksanaan RUPS secara elektronik yang bisa menjadi rujukan, sehingga tentunya ada banyak hal baru yang perlu diperiksa kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan untuk tetap menjaga kepentingan BUMN Tbk terkait dan para pemegang sahamnya, khususnya Negara Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dari masing-masing BUMN Tbk.
“Hingga hari ini, pelaksanaan RUPS secara elektronik itu sudah menjadi standar yang masih diimplementasikan di BUMN Tbk dan UMBRA masih diberikan kepercayaan untuk menjadi konsultan hukum pendampingnya,” ucap Leanna.
Selain RUPS secara elektronik, preseden baru lainnya yang sangat berkesan bagi Leanna adalah pendampingan Proyek Holding BUMN Pangan yang merupakan salah satu pembentukan Holding Company dengan kompleksitas yang tinggi. Transaksi yang melibatkan sembilan perusahaan dan berbagai stakeholders dari kementerian ini terdiri atas tiga tahap aksi korporasi.
Tahapan tersebut dimulai dengan perubahan status Perum menjadi Persero dari Perum Perikanan Indonesia (saat ini telah menjadi PT Perikanan Indonesia), dilanjutkan dengan penggabungan enam BUMN yang akan bergabung dalam Holding BUMN Pangan menjadi tiga BUMN, dan diakhiri dengan pelaksanaan inbreng saham dari lima BUMN ke dalam PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
UMBRA mulai terlibat dalam Proyek Holding BUMN Pangan pada Bulan Juli 2020 dan proyek ini akhirnya selesai di Bulan Januari 2022. Artinya, hampir seluruh proses pembentukan Holding ini dilakukan secara online. Leanna ingat betul, selama pelaksanaan proyek ini, dalam satu hari pernah harus berpindah rapat secara online dan one-on-one dengan sembilan perusahaan yang terlibat dan sejumlah kementerian untuk merampungkan banyak sekali dokumen hukum. Termasuk di antaranya, kajian hukum dalam buku putih pembentukan Holding BUMN Pangan, rancangan peraturan pemerintah untuk setiap tahapan aksi korporasi, hingga akta-akta. “Mungkin kalau tidak dilakukan secara online, rapat dengan berbagai pihak berbeda itu tidak akan bisa diselesaikan dalam satu hari,” kata Leanna.
Menurut Leanna, perkembangan teknologi yang pesat harus selalu diimbangi dengan perlindungan yang memadai. Untuk dapat menjamin perlindungan yang memadai tersebut, praktisi hukum memegang peran yang sangat vital dari segi perumusan regulasi hingga implementasi regulasi tersebut.
“Sadar atau tidak, tidak sedikit dari kita yang mulai mengalami ketergantungan dengan teknologi yang sudah kita kembangkan selama ini untuk bisa tetap menjalankan kegiatan sehari-hari semasa pandemi. Sekarang juga sudah banyak Artificial Intelligence yang sedang disempurnakan dan siap mengambil alih pekerjaan kita kapan saja. Tentunya tidak tepat juga bagi kita untuk berusaha menghentikan perkembangan teknologi ini, maka dari itu kita harus selalu memperbarui diri kita sendiri baik dari segi pengetahuan dasar, tren industri, dan utamanya teknologi itu sendiri untuk bisa bersaing juga dengan perkembangan teknologi yang ada, termasuk Artificial Intelligence. Jadi pada akhirnya memang kembali ke kemampuan untuk beradaptasi dari masing-masing diri kita. Don’t fight the changes, embrace it, and adapt,” ucap Leanna.
Leanna juga mengakui bahwa kemampuannya untuk bisa beradaptasi dengan baik di “unprecedented times” sangat terasah melalui sistem meritokrasi yang ditanamkan di UMBRA, dimana setiap pencapaian individu, baik junior maupun senior, terlepas dari apapun gender-nya, sangatlah dihargai.
Semua lawyer di UMBRA memperoleh kesempatan yang sama untuk bisa berkontribusi, bertukar pikiran dengan seniornya hingga level Partners secara langsung dalam berbagai kesempatan, dan mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk terus mengasah life skills yang tidak hanya berguna di kehidupan kerja, tetapi juga di kehidupan sehari-hari.
Hal inilah yang terus memacu Leanna untuk senantiasa berkontribusi dan memberikan 200% kemampuannya dalam menyelesaikan proyek-proyek bersama keluarga besar UMBRA. Mengutip surat ucapan tahun baru dari Pramudya A. Oktavinanda, Managing Partner UMBRA, “Your career development