Menelik ke belakang, secara tegas Denny menyebut Presiden Jokowi pun bertanggung jawab “melumpuhkan” KPK melalui revisi UU KPK. Walau dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi menyebut revisi itu inisiasi DPR, tapi Denny menegaskan Presiden bertanggung jawab terhadap terbitnya suatu UU. “Kita harus selamatkan Pemilu 2024, kita juga harus rebut kembali demokrasi yang direbut ‘duitokrasi’,” kritiknya.
Dalam kesempatan yang sama, Akademisi STH Indonesia Jentera Bivitri Susanti mengingatkan dalam mengelola SDA jangan sampai Indonesia bernasib seperti Nauru. Negara yang mengeksploitasi fosfat sampai habis itu membuat rakyatnya tetap miskin. Elit politik dan oligarki mengeruk fosfat secara serakah. Setelah komiditas itu habis, tanah di Nauru rusak tidak bisa ditanami. Akibatnya, bahan pangan di Nauru mengandalkan impor dari negara lain, seperti Australia.
Keuntungan pengerukan fosfat kebanyakan masuk ke kantong oligarki. Kalangan oligarki di Nauru menempatkan kekayaan dan hasil keuntungan mereka di luar negeri. Sementara rakyat Nauru tidak mendapat manfaat yang berkelanjutan dari hasil tambang fosfat itu. Bahkan, sekarang mereka harus dibantu negara lain dan PBB untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Kita bisa bernasib seperti Nauru karena yang dilakukan oligarki itu penghisapan SDA yang serakah,” imbuhnya.