Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing dalam dunia kerja Indonesia memantik diskusi yang hangat. Jika kebijakan ini benar-benar dijalankan, maka langkah tersebut menjadi upaya perbaikan nasib jutaan pekerja Indonesia yang selama ini terjebak dalam ketidakpastian, upah rendah, dan minim pelindungan akibat sistem outsourcing.
Outsourcing atau alih daya bukanlah hal yang baru. Harrison dan Kelley berpendapat outsourcing adalah pilihan perusahaan untuk menyerahkan pekerjaan kepada pihak luar, meski perusahaan itu sendiri sebenarnya mampu melakukannya secara internal. Sementara itu, Prof. Dr. A. Uwiyono mendefinisikan outsourcing sebagai pengalihan pelaksanaan pekerjaan atau subkontrak kepada perusahaan lain demi efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, outsourcing dapat dipahami sebagai kebijakan perusahaan untuk menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga atas pertimbangan efisiensi, meskipun perusahaan tersebut sebenarnya memiliki kapasitas untuk menyelesaikan pekerjaannya itu sendiri.
Di Indonesia, praktik outsourcing awalnya dikenal melalui konsep pemborongan kerja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003). Walaupun istilah outsourcing tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang tersebut, namun pasal-pasalnya memungkinkan perusahaan untuk menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, yang merupakan bagian dari praktik outsourcing tersebut.
Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, pekerjaan yang dapat diserahkan melalui skema outsourcing hanya dibatasi untuk pekerjaan non-inti (non-core business). Pembatasan terhadap jenis-jenis pekerjaan tersebut telah dihilangkan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Artinya, outsourcing dapat diterapkan untuk semua jenis pekerjaan, termasuk yang berkaitan langsung dengan proses inti produksi. Hal ini tentunya menyebabkan persoalan baru karena tidak ada pembatasan yang jelas bagi pekerjaan-pekerjaan yang dialihkan (outsourcing), apakah pekerjaan inti atau pekerjaan penunjang.
Pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan RI perlu menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya. Namun, hingga saat ini belum ada aturan yang ditetapkan untuk menindaklanjuti amanat Mahkamah Konstitusi tersebut untuk membatasi jenis-jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan (outsourcing).
Menurut Prof. Adeleye, akademisi dari Georgetown University, perluasan jenis pekerjaan yang diserahkan menggunakan skema outsourcing sebenarnya tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga dapat merugikan perusahaan user. Ketika pekerjaan inti dilaksanakan dan dikelola oleh pihak luar (perusahaan outsourcing), maka kontrol atas segala informasi, pengetahuan teknis, hingga keterampilan yang menjadi pekerjaan inti (core business) juga akan diketahui oleh pihak eksternal. Di sisi lain, perusahaan outsourcing juga seolah-olah beralih menjadi perusahaan ‘alih risiko’, karena segala tuntutan atas hak-hak normatif pekerja menjadi tanggung jawab perusahaan outsourcing, bukan perusahaan user.
Sementara, dari sisi pekerja, relasi kerja yang tidak berhubungan secara langsung ini memunculkan ketidakpastian. Pekerja outsourcing secara yuridis memiliki hubungan kerja dengan perusahaan outsourcing. Sehingga pemenuhan hak-hak normatif seperti upah, pelindungan kerja, dan kesejahteraan menjadi tanggung jawab perusahaan outsourcing. Padahal, dalam praktiknya, pekerjaan pekerja tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan, pengawasan, dan penilaian langsung oleh user. Perintah yang diberikan perusahaan user kepada pekerja tersebut justru mencerminkan adanya unsur dari hubungan kerja.
