Untuk mengakses data sampel, masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPJS Kesehatan dengan melampirkan surat pengantar dari instansi, formulir permohonan informasi publik, pakta integritas, proposal penelitian, dan salinan identitas diri seperti KTP. Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan memverifikasi berkas permohonan tersebut. Jika lengkap, PPID BPJS Kesehatan akan menyerahkan data sampel kepada pemohon.
Data tambang baru
Dalam pidatonya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, menekankan pentingnya data dan bukti sebagai pertimbangan untuk menerbitkan kebijakan JKN. Dia menyambut baik inisiasi BPJS Kesehatan ini karena penting untuk membangun budaya dalam pengambilan kebijakan yang mengacu pada bukti dan data.
Menurutnya, di era revolusi industri 4.0 ini data ini menjadi sangat penting. Bahkan di ranah internasional data dianalogikan sebagai tambang baru. “Pada era revolusi industri 4.0 ini data menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Bagi Sri, perkembangan teknologi dan internet membuat proses bisnis menjadi lebih efisien. Untuk mengetahui perilaku pelanggan, suatu entitas bisnis tidak perlu repot melakukan survei lewat kuesioner, semua itu bisa dilakukan dengan mudah melalui teknologi.
“Itulah sebab beberapa perusahaan unicorn di Indonesia yang tergolong baru bisa mendapat suntikan dana investasi. Ini terjadi karena investor ingin memiliki data yang berhasil dihimpun oleh perusahaan unicorn itu,” kata dia.
Sri melihat sistem yang sudah dibangun BPJS Kesehatan cukup baik. Misalnya ada sistem untuk mendeteksi tindak kecurangan (fraud). Dalam perjalanan sekitar 5 tahun ini banyak perbaikan yang harus dilakukan BPJS Kesehatan. Berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan program JKN harus dicari solusinya berdasarkan data dan bukti ini, sehingga mampu menghasilkan kebijakan JKN terbaik.
Dia berharap peluncuran data sampel ini dapat memicu debat akademik terkait program JKN. Kemudian memunculkan berbagai macam penelitian yang memberi solusi segala persoalan yang dihadapi JKN seperti tarif, manfaat program, dan meneliti klaim yang diajukan rumah sakit. “Ada banyak data yang bisa diolah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk JKN,” lanjutnya.