Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (KumHamImipas), Yusril Ihza Mahendra, menilai langkah warga negara yang menempuh jalur hukum merupakan hak yang patut dihargai. Ia menegaskan, setiap warga negara memiliki ruang untuk menempuh jalur perdata ketika merasa dirugikan, termasuk dengan menggugat aparat penegak hukum.
“Kita persilahkan mereka melakukan gugatan perdata dalam hal ini yang mereka lakukan. Dan tentu, kalau digugat pasti ada tergugatnya. (untuk) tergugatnya tentu kami akan memberikan arahan kepada Polda menjawab gugatan itu,” kata Yusril usai mengunjungi para tersangka kerusuhan demonstrasi di Mapolda Sulsel, Makassar, seperti dilansir Antara.
Pernyataan Yusril ini terkait Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan yang menghadapi gugatan perdata bernilai Rp800 miliar. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Makassar, perkara yang terdaftar pada nomor 409/Pdt.G/2025/PN Mks ini diajukan pada Selasa (8/9).
Baca juga:
- Gelombang Demo Akhir Agustus: Suara Keprihatinan Kampus hingga Tuntutan Reformasi Aparat
- PSHK Desak Presiden Evaluasi Kapolri dan Tarik TNI dari Pengamanan Demonstrasi, Bukan Salahkan Rakyat
Adapun klasifikasi perkara berupa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berkaitan dengan dugaan kelalaian aparat kepolisian dalam mengantisipasi kerusuhan yang terjadi pada 29–30 Agustus 2025 hingga berujung pada pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulsel. Tragedi ini bahkan menimbulkan korban jiwa sebanyak tiga orang serta sejumlah korban luka-luka.
Yusril yang juga berlatar belakang sebagai advokat ini menyebut proses gugatan perdata di pengadilan akan melalui tahap mediasi selama 40 hari. Jika penggugat dan tergugat bisa mencapai kesepakatan dalam tahap mediasi, maka perkara tidak akan berlanjut ke persidangan. Namun, apabila tidak tercapai titik temu, maka kasus akan terus diproses di pengadilan.
“Karena ini memang gugatan perdata, ujung-ujungnya adalah saksinya, ganti rugi dan sebagainya. Jadi, kalau ada gugatan kita nggak bisa menahan-nahan orang. Kita menghormati hak setiap orang, hak setiap orang, warga negara untuk mengambil upaya hukum. Silakan menyampaikan laporan, menyampaikan ketidakpuasan, aspirasi bahkan bisa mengajukan gugatan,” jelasnya.
