Menunda Pemilu, Memaksa Konstitusi Tunduk pada Kepentingan Oligarki
Terbaru

Menunda Pemilu, Memaksa Konstitusi Tunduk pada Kepentingan Oligarki

Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, yaitu kekuasaan yang cenderung korup, kekuasaan mutlak benar-benar merusak.

Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit

“Yang diutarakan Cak Imin (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, red) itu kepentingan oligarki dan koorporasi. Bukan kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar menerima pelaku UMKM, para pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di ruang Delegasi DPR. Pasca mendengar masukan, Ketua Umum PKB itu mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dua sampai tiga tahun secara terbuka. Dia beralasan penundaan agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi.

Gayung bersambut. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto masih terkesan malu-malu. Lain halnya dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng menilai wacana perpanjangan masa jabatan presiden, bukan hal tabu untuk dibahas.

Menurut dia, selagi prosesnya dilakukan secara konstitusional, menjadi sah.  Menyusul sikap politik dari partai besar seperti PKB dan Golkar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sepakat apabila Pemilu 2024 diundur. Dia menjelaskan lima alasan agar pemilu dapat diundur, salah satunya pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Tags:

Berita Terkait