Hal ini yang juga tak boleh dinegasikan, bagaimana dampak JKN KRIS bagi rumah sakit sebagai subyek pelayanan rujukan dari faskes tingkat pertama? Pengalaman empirik RSUD Kota Tangerang, yang lebih dulu menerapkan KRIS (sebelum ada JKN), pendapatan RS turun drastis, seiring dengan menurunnya keterisian tempat tidur di RS. Pendapatan dari implementasi KRIS di RSUD Kota Tangerang hanya mampu meng-cover 38 persen dari keseluruhan biaya operasional RS. Sisanya (62 persen) harus dicover dari anggaran Pemkot. Tetapi karena hal ini sudah menjadi kebijakan Pemkot dan sudah dilembagakan via Perda, sehingga tidak menjadi persoalan finansial karena sudah dianggarkan dalam APBD.
Tetapi masalahnya, bagaimana dampaknya bagi RS lain, baik RS milik pemerintah pusat, Pemda, dan atau RS swasta jika JKN KRIS benar-benar diterapkan? Merujuk pada hasil studi yang dilakukan oleh Jurnal Studi Kesehatan (2025), menyimpulkan bahwa kebijakan JKN KRIS dapat menyebabkan penurunan jumlah tempat tidur di rumah sakit swasta sebesar 21%, yang berpotensi memperburuk masalah akses layanan kesehatan, yang tercatat sebagai keluhan utama peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, anggaran yang dibutuhkan untuk kepatuhan KRIS (perbaikan infrastruktur) di rumah sakit swasta di seluruh Jakarta Pusat diperkirakan mencapai Rp16 miliar dengan proyeksi kerugian pendapatan bulanan sekitar Rp10,8 miliar. Hal serupa pasti akan dialami oleh RS lain, apalagi RS di luar Jakarta, Bodetabek, atau bahkan RS di luar Pulau Jawa.
Lebih dari itu, secara holistik kita pertanyakan, apa sejatinya tujuan besar pemerintah menerapkan JKN KRIS, apakah ingin menyelamatkan finansial BPJS Kesehatan?
Jika hal ini yang disasar, bisa dipastikan pemerintah salah langkah (keliru). Sebab, dari data yang ada, yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan, justru finansial dan belanja BPJS Kesehatan boncos oleh fenomena penyakit katastropik yakni kanker, jantung koroner, stroke, dan diabetes melitus. Data membuktikan, pada 2023 BPJS Kesehatan menggelontorkan dana sebesar Rp 34,8 triliun untuk penanganan penyakit katastropik yang mencapai 29,8 juta kasus. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding data pada 2022, yang berjumlah Rp 24 triliun. Penyakit jantung masih menjadi urutan pertama penyakit katastropik, disusul kanker, stroke dan gagal ginjal.
Untuk mengatasi hal ini, seharusnya pemerintah (Kemenkes) mendorong terwujudnya kebijakan yang berbasis promotif-preventif, misalnya, dengan pengendalian konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), makanan tinggi garam dan lemak, plus pengendalian konsumsi tembakau/rokok. Pengendalian konsumsi rokok sangat mendesak karena prevelansinya makin melangit, untuk anak prevelansinya mencapai 7,4 persen (SKI 2023), dan untuk perokok dewasa mencapai lebih dari 32 persen dari total populasi.
Untuk mengendalikan tingginya prevelansi kedua komoditas adiktif tersebut (MBDK dan rokok), sejatinya sudah diatur secara kuat oleh PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Tragisnya implementasi PP 28/2024 justru “dimangkrakkan”, hingga kini tidak jelas juntrungannya. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, bukan malah mengutak-atik kelas pelayanan di BPJS Kesehatan, yang justru berpotensi merusak tata kelola, dan merugikan kepentingan peserta JKN, rumah sakit, dan bahkan sistem JKN secara keseluruhan.
Oleh sebab itu, tak ada pilihan lain bahwa penerapan JKN KRIS sebaiknya ditunda saja, atau bahkan dibatalkan. Toh secara regulasi juga tidak/belum jelas, terkait terminologi kelas standar yang dimaksud. Pemerintah harus satu kata dalam memformulasikan kebijakan JKN KRIS ini, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk dari seluruh segmen kepesertaan JKN (bukan hanya segmen kelas tertentu), sehingga kebijakan yang ditetapkan nantinya bisa meningkatkan kualitas layanan untuk semua segmen, bukan malah sebaliknya.
















