Intinya, kebijakan yang ditetapkan nantinya tidak memberatkan peserta (dari sisi iuran) dan memberatkan fasilitas kesehatan karena harus merevitalisasi infrastruktur secara signifikan. Jadi menunda implementasi JKN KRIS dengan konsep satu kelas per Juni 2025 adalah opsi yang paling adil dan rasional, sampai ada titik temu mengenai konsep JKN KRIS yang disepakati oleh seluruh pihak, terutama mengakomodasi kepentingan rumah sakit dan masyarakat sebagai peserta JKN.
*) Tulus Abadi, Pengamat Perlindungan Konsumen dan Kebijakan Publik, Penggagas Forum Konsumen Indonesia (FKI)
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















