Adapun perbaikan secara eksternal, adalah bagaimana membangun kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam kerangka Integrated Criminal Justice System. Salah satu yang menjadi perhatian publik dan juga menjadi cita-cita reformasi adalah masalah pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh sebab itu, penting bagi Jaksa Agung untuk meningkatkan kinerja serta bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya -seperti Polri dan KPK- terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan tetap menjalankan fungsi pencegahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Catatan lain, adalah terkait fungsi kejaksaan sebagai “Pengacara Negara”. Fungsi ini, menjadi sangat urgen dibutuhkan saat ini, mengingat pemerintahan Jokowi sedang mendorong masuknya investasi sebagai salah satu cara untuk menggerakan ekonomi nasional demi mewujudkan “Indonesia Maju”. Selain itu, presiden juga sudah berulang kali meminta para pembantunya untuk memberikan ruang dan pelayanan sebaiknya pada para investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Tapi sejauh ini, capaian Indonesia untuk menarik investor belum cukup menggembirakan.
Berdasarkan hasil pemetaan, diketahui bahwa permasalahan terkait investasi disebabkan multi faktor. Mulai prosedur perizinan yang masih berbelit-belit. Biaya investasi yang masih relatif tinggi, sampai sering munculnya pungutan liar dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Ditambah pula, jaminan kepastian hukum yang belum memadai.
Dalam kerangka itu, Kejaksaan diharapkan dapat mengoptimalkan peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sesuai UU, “Pengacara Negara” berwenang untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum (legal opinion/legal assistance), dan tindakan hukum lainnya kepada pemerintah.
Terakhir, sebagaimana asal katanya, adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter). Peneliti asal Belanda, Krom dan Van Vollenhoven bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa. Kedudukan adhyaksa dalam sistem kenegaraan adalah sebagai tempat mencari keadilan dan meminta pertimbangan hukum dalam rangka mewujudkan cita-cita negara.
Kita semua berharap, di hari jadinya yang ke-62 sekarang, Kejaksaan RI bisa benar-benar memenuhi takdirnya sebagai “Adhyaksa” bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Korps Adhyaksa..!!
*)Afdhal Mahatta, SH. MH., adalah Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Dosen Tetap Hukum Bisnis Universitas Agung Podomoro .
Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. |
