Sebagai pengurus di APPDI dan ahli di bidang hukum teknologi, Bram mengatakan profesi DPO cukup menantang baginya. Karena menjadi seorang DPO tidak hanya membutuhkan kecakapan dalam bidang ilmu hukum tetapi juga mampu mengimplementasikan UU PDP ke dalamnya.
“Lumayan challenging ya, berdasarkan pengalaman saya sebagai DPO dan mewakili APPDI, mulai dari pada saat awal rezim UU PDP belum menjadi isu pemerintah, di situ terasa kompleksitas regulasinya,” kata Bram.
Ia mengatakan sebelum adanya UU PDP terdapat 30 lebih peraturan yang membahas mengenai data pribadi, tetapi tidak saling berkesinambungan satu sama lain. Ia mengakui kesulitan melihat perbedaan terakti data pribadi karena terlalu terpencar dan tidak ada modifikasi yang jelas. Sehingga hadirnya UU PDP menjadi satu acuan yang jelas saat ini meski harus ada aturan turunannya.
“Kemudian, adanya perbedaan kebutuhan atas kepatuhan dan kebutuhan bisnis. DPO yang bekerja di perusahaan biasanya harus menyelaraskan antar kepatuhan dan kebutuhan bisnis, karena di satu sisi kita punya kewajiban untuk tetap dalam kepatuhan terhadap UU PDP, tetapi di sisi lain ada kebutuhan bisnis yang diakomodir. Untuk itu DPO harus bisa menemukan keseimbangan di antara kedua itu,” jelas dia.
Selain hal tersebut, Bram juga mengatakan bahwa kesulitan yang sering ia alami adalah kesulitan yang berhubungan dengan teknis. Meskipun begitu, dalam menjalankan sebuah regulasi yang baru, dalam hal ini menjalankan profesi yang belum umum di masyarakat yaitu DPO, tentunya akan menghadapi sejumlah tantangan.
Sejumlah tantangan tersebut tentu tidak akan menjadi halangan karena seorang DPO dipilih berdasarkan kualitas professional, pengetahuan mengenai hukum dan praktik pelindungan data pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya.