Mispersepsi Terhadap Malpraktik Medis
OPINI

Mispersepsi Terhadap Malpraktik Medis

Penulis ingin menyampaikan pondasi tindakan medis agar dapat dikategorikan sebagai lege artis meliputi 3 hal yaitu: informed consent; Standar (baik Standar Pelayanan Medis, Standar Profesi, maupun SOP); tujuan konkrit dari tindakan medis yang selaras dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang medis. Kegagalan tindakan medis tidak identik dengan malpraktik medis.

•Bacaan 5 Menit
WA
Penulis Opini

Pertengahan tahun 2024, media massa memberitakan mengenai keluhan seorang suami yang menyatakan bahwa istrinya merupakan korban malpraktik setelah operasi caesar anak keempat yang dilakukan oleh Dokter Spesialis Kandungan pada sebuah rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini semakin viral karena sang suami mengunggah keluhannya di media sosial. Beberapa kali, media massa juga memberitakan mengenai malpraktik terkait dengan hasil tindakan dokter yang tidak sesuai dengan harapan pasien dan/atau keluarga pasien.

Hukumonline
Hukumonline

Hingga saat ini, media massa selalu mengkategorikan kegagalan tindakan medis sebagai malpraktik. Ada 2 hal yang dapat disimpulkan dari hal ini. Pertama, istilah malpraktik identik dengan profesi dokter. Padahal, malpraktik merupakan kegagalan dari profesi menerapkan standar dalam tindakan profesinya. Seharusnya, malpraktik tidak identik dengan profesi dokter, tetapi dapat juga menimpa profesi lainnya, misalnya lawyer, notaris, dosen, dan sebagainya. 

Kedua, kegagalan tindakan medis identik dengan malpraktik. Padahal, seharusnya tidak karena tindakan medis bersifat inspanningsverbintennis, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: perkembangan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang medis, faktor dan kondisi pasien, faktor risiko medis, faktor kecelakaan medis, dan sumbangsih contributory of negligence (kontribusi kesalahan) dari pihak pasien. 

Baca Juga:
Pengadilan Perdata Khusus Profesi Medis Sebuah Keniscayaan

Hukum Aborsi dan Syarat Aborsi Legal dalam PP Kesehatan

Inspanningsverbintennis merupakan perikatan yang prestasinya berupa upaya maksimal. Hubungan hukum antara pasien dengan dokter, sifatnya adalah inspanningsverbintennis. Artinya, dalam hubungan ini yang dititikberatkan adalah upaya maksimal dari dokter berdasarkan keilmuan dan pengalaman dalam bidang medis. Upaya maksimal yang selaras dengan Standar (Standar Profesi, Standar Pelayanan Medis, dan Standar Operasional Prosedur - SOP). Oleh karena itu, penjaminan mutu bagi profesi dokter sejak saat menuntut ilmu di fakultas kedokteran hingga proses kredensial di rumah sakit, menjadi titik berat dalam hal ini. Beberapa putusan pengadilan memperkuat karateristik inspanningsverbintennis ini, misalnya dalam Putusan Pengadilan Nomor 325/Pdt.G/2017/PN.Sby dan Putusan Pengadilan Nomor 329/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. 

Bahkan dalam Putusan Pengadilan Nomor 225/PDT.G/2014/PN.BDG, ahli yang dihadirkan dalam persidangan menyampaikan beberapa hal yaitu: ilmu kedokteran meskipun ilmu yang eksak, tapi nisbi yang tujuannya yaitu berupaya semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien; perjanjian antara dokter dengan pasien bukan merupakan perjanjian hasil, melainkan perjanjian ikhtiar untuk mengupayakan semaksimal mungkin kesembuhan pasien; tindakan medis seperti operasi yang memiliki risiko tinggi termasuk bedah diperlukan persetujuan tertulis dari pasien atau walinya begitu juga apabila pasien menolak, maka penolakan harus secara tertulis yang formulirnya telah disediakan oleh rumah sakit; suatu kegagalan tindakan operasi tidak bisa dinilai oleh pasien itu sendiri, melainkan harus dinilai oleh ahli dari pihak lain yang berbeda dengan tim dokter yang telah melakukan operasi.

Standar (Standar Profesi, Standar Pelayanan Medis, dan Standar Operasional Prosedur - SOP) merupakan parameter dari inspanningsverbintennis. Penyimpangan dari Standar, atau tindakan dokter yang tidak memenuhi Standar, berpotensi untuk menimbulkan malpraktik medis. Artinya, malpraktik medis merupakan tindakan medis yang menyimpang atau tidak memenuhi Standar. Beberapa putusan pengadilan menyatakan bahwa dokter dalam melakukan tindakan medis telah sesuai dengan Standar yaitu: Putusan Pengadilan Nomor 102/PDT.G/2016/PN.Jkt.Brt; Putusan Pengadilan Nomor 577/PDT/2017/PT.DKI; Putusan Pengadilan Nomor 146/Pdt.G/2019/PN.Ptk; Putusan Pengadilan Nomor 182/Pdt.G/2016/PN.JKT.TIM; Putusan Pengadilan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel; Putusan Pengadilan Nomor 240/PDT/2016/PT.DKI; Putusan Pengadilan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Mad; Putusan Pengadilan Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Bna;  Putusan Pengadilan Nomor 111/PDT/2010/PT BNA; Putusan Pengadilan Nomor 569/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst; Putusan Pengadilan Nomor 22/PDT/2020/PT PTK; Putusan Pengadilan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Pms; Putusan Pengadilan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn; dan Putusan Pengadilan Nomor 609/PDT/2021/PT SBY. Namun, beberapa Putusan Pengadilan menyatakan bahwa dokter dalam melakukan tindakan medis tidak sesuai dengan Standar, yaitu: Putusan Kasasi Nomor 779 K/Pdt/2014 dan Putusan Kasasi Nomor 1001 K/Pdt/2017.

medismalpraktikkedokterankesehatan
Wahyu Andrianto

Dosen dan Peneliti

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info