Baca:
- LPSK: Permohonan Perlindungan dari Jabodetabek Masih Minim
- Hakim Kabulkan Kompensasi, LPSK Minta Putusan Ini Jadi Rujukan
- LPSK Kenalkan Sistem LAYAK untuk Pengawasan Internal
Selain penandatanganan MoU antara LPSK dan Polri, LPSK juga mengundang perwakilan dari 17 Kementerian/Lembaga (K/L) dalam seminar membahas pengelolaan Whistle Blower System (WBS) Terintegrasi yang diberi nama “WBS TEGAS” (terintegrasi antarsistem). Masing-masing K/L mendapatkan sosialisasi mengenai pengamanan WBS yang ditandai dengan pembagian “Sertifikat Digital” dan penggunaannya.
WBS Online sendiri merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014; Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015; dan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017.
Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Heni Susila Wardoyo, mengatakan, salah satu butir Nawacita Presiden Jokowi adalah memperkuat kehadiran negara dalam menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Menurut Heni, harapan presiden tersebut hanya dapat terwujud apabila seluruh aparatur terkait penegakan hukum meningkatkan kapasitasnya masing-masing dan bersatu dalam mewujudkan visi tersebut. “Kemenko Polhukam akan coba membantu mengurai semua sumbatan bagi LPSK dalam menjalankan tugas,” pungkasnya.
















