Keenam, Pasal 171 ayat (1) dan (3) KUHAP baru menggunakan istilah Jaksa Tinggi Bidang Pidana Militer yang istilah tersebut tidak dikenal dalam praktik dan dalam peraturan yang ada, sehingga menimbulkan ketidakjelasan pihak mana yang akan menerima salinan berita acara terkait pengadilan yang berwenang. Selain itu, Pasal 171 ayat (3) KUHAP baru terdapat penyebutan Oditur Militer Tinggi, di mana berdasarkan ketentuan yang ada Oditur Militer Tinggi memiliki kewenangan menyidik dan melakukan penuntutan kepada anggota TNI berpangkat Mayor ke atas, sehingga seyogianya digunakan istilah Oditur. Ketujuh, tidak terdapat aturan mengenai pangkat tituler bagi hakim peradilan umum ketika bersidang di lingkungan peradilan militer.
Acara koneksitas dalam KUHAP baru tersebut secara substansi sulit untuk dapat dilaksanakan mengingat ‘ketidakjelasan pengaturan’. Untuk itu, diperlukan ‘campur tangan’ dari Mahkamah Agung agar ketentuan UU Peradilan Militer mengenai acara koneksitas dapat diberlakukan dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung.
Penutup
Dalam hal pelaku tindak pidana seluruhnya merupakan anggota TNI maka akan diadili di peradilan militer. Namun demikian dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh anggota TNI dan sipil maka akan diadili dengan acara koneksitas. Di mana apabila titik berat kerugian tersebut berada pada kepentingan umum maka akan diadili di lingkungan peradilan umum dengan acara koneksitas. Namun, apakah nanti kasus Andrie Yunus diadili di peradilan militer atau peradilan umum hal yang ditunggu oleh publik adalah transparansi dan putusan yang adil.
*) Mario Widiarto Sutantoputra, S.H., LL.M., M.H., Advokat-Pemerhati Hukum Militer
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline atau institusi manapun
















