Opsi Lingkungan Peradilan Adili Kasus Penyiraman Air Keras
OPINI

Opsi Lingkungan Peradilan Adili Kasus Penyiraman Air Keras

Dalam hal pelaku tindak pidana seluruhnya merupakan anggota TNI akan diadili di peradilan militer. Dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh anggota TNI dan sipil akan diadili dengan acara koneksitas. Apabila titik berat kerugian tersebut berada pada kepentingan umum akan diadili di lingkungan peradilan umum dengan acara koneksitas. Namun, apakah nanti kasus Andrie Yunus diadili di peradilan militer atau peradilan umum hal yang ditunggu publik adalah transparansi dan putusan yang adil.

•Bacaan 5 Menit
MW

Pada prinsipnya perkara koneksitas diadili di lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Saat ini ketentuan mengenai perkara koneksitas terdapat dalam Pasal 170 s.d. 172 KUHAP Baru, Pasal 198 s.d. 203 UU Peradilan Militer, dan Pasal 16 UU Nomor 48 Tahun 2009. Selain itu, terdapat SKB Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Panglima TNI Tahun 2021 (Nomor: 2196, 240, 1135) tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Koneksitas.

Namun demikian, menurut Penulis KUHAP Baru tidak dapat diterapkan, sehingga tentunya dapat merujuk pada proses acara koneksitas berdasarkan UU Peradilan Militer. Dalam hal perkara tersebut harus diadili di lingkungan peradilan umum, maka Perwira Penyerah Perkara (Papera) akan membuat Surat Keputusan Penyerahan Perkara yang diserahkan melalui Oditur kepada Penuntut Umum sebagai dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.

Sedangkan apabila titik berat kerugian yang ditimbulkan terletak pada kepentingan militer, guna dapat diadili di lingkungan peradilan militer, diperlukan Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang akan menjadi dasar bagi Papera untuk menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Adapun jumlah Majelis Hakim dalam acara koneksitas sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Dalam hal diadili di lingkungan peradilan umum, maka Hakim Ketua berasal dari lingkungan peradilan umum serta hakim anggota masing-masing ditetapkan secara berimbang dari lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Sebaliknya dalam hal diadili di lingkungan peradilan militer maka Hakim Ketua berasal dari lingkungan peradilan militer serta hakim anggota masing-masing ditetapkan secara berimbang dari lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan umum.

Kendala Penerapan KUHAP Baru

Pasal 170 KUHAP baru mengatur prinsip yang sama dengan ketentuan KUHAP lama yaitu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pihak yang tunduk pada lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Kecuali apabila titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer barulah perkara tersebut dapat diadili di lingkungan peradilan militer.

Namun demikian, terdapat kendala dalam menerapkan acara koneksitas dalam KUHAP baru, antara lain: Pertama, KUHAP baru telah mengurangi jumlah pasal dan pengaturan ketentuan acara teknis sebagaimana diatur dalam KUHAP lama dan UU Peradilan Militer. Kedua, KUHAP baru tidak menyebutkan/mengatur mengenai tim penyidik koneksitas sebagaimana disebutkan dalam KUHAP lama dan juga UU Peradilan Militer. Ketiga, Pasal 170 ayat (4) KUHAP baru menggunakan istilah Oditur Militer yang seharusnya istilah yang tepat digunakan adalah Oditur yang meliputi Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi. Perlu diketahui bahwa kewenangan Oditur Militer hanyalah untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap anggota TNI berpangkat Kapten ke bawah.

Keempat, KUHAP baru tidak mengatur mengenai mekanisme apabila terdapat perbedaan pendapat dari Jaksa dan Oditur mengenai lingkungan peradilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas sebagaimana diatur dalam KUHAP lama dan UU Peradilan Militer. Kelima, KUHAP baru tidak mengatur ketentuan mengenai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dalam hal perkara koneksitas tersebut harus diadili di lingkungan peradilan umum yang menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Halaman selanjutnya:Keenam, Pasal 171 ayat...
peradilan militerperadilan umumtentara nasional indonesiatni
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info