Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 kemarin bukan sekadar rutinitas seremonial. Ini adalah momentum kebangsaan untuk meneguhkan kembali komitmen kita kepada dasar negara, ideologi pemersatu, sekaligus sumber nilai bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hari lahir Pancasila adalah pengingat bahwa Indonesia berdiri di atas fondasi yang kokoh: fondasi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila bukan hanya teks historis yang lahir pada 1 Juni 1945, tetapi jiwa yang menuntun arah perjalanan bangsa sampai hari ini dan ke depan. Dalam Pancasila, kita menemukan identitas nasional, pandangan hidup, sekaligus cita-cita bersama untuk membangun peradaban yang bermartabat.
Sebagai bangsa yang menganut negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima. Namun, hukum yang kita cita-citakan bukanlah hukum yang kering dari nurani. Hukum yang kita bangun adalah hukum yang berkeadilan, hukum yang menghormati martabat manusia, hukum yang memberi perlindungan bagi yang lemah, dan hukum yang menghadirkan kemanfaatan bagi seluruh rakyat. Dalam perspektif Pancasila, hukum tidak boleh berhenti pada kepastian formal semata. Hukum harus hidup, adil, beradab, dan berpihak kepada kebenaran.
Sila pertama mengajarkan bahwa hukum harus disandarkan pada moralitas dan tanggung jawab spiritual. Sila kedua mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan secara adil. Sila ketiga meneguhkan bahwa hukum harus menjaga persatuan, bukan memperlebar perpecahan. Sila keempat menuntun agar setiap kebijakan dan penegakan hukum dijalankan dengan musyawarah, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap demokrasi. Dan sila kelima menegaskan tujuan akhir seluruh proses hukum: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Inilah sebabnya kita tidak boleh memandang hukum hanya sebagai instrumen penghukuman. Hukum harus menjadi sarana rekayasa sosial yang mendidik, membina, dan memulihkan. Dalam penegakan hukum, kita memerlukan ketegasan, tetapi juga kebijaksanaan. Kita memerlukan prosedur, tetapi juga nurani. Kita memerlukan aturan, tetapi juga keadilan substantif. Tanpa nilai Pancasila, hukum mudah berubah menjadi alat kekuasaan. Dengan Pancasila, hukum menjadi alat peradaban.
Kita hidup pada zaman yang sangat berbeda dengan generasi pendiri bangsa. Kini kita memasuki era digital, era ketika informasi bergerak sangat cepat, batas ruang dan waktu seolah hilang, dan teknologi hadir dalam hampir setiap aspek kehidupan. Namun, kemajuan teknologi tidak selalu diiringi oleh kemajuan moral. Kita menyaksikan maraknya hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber, manipulasi informasi, polarisasi sosial, dan menurunnya etika publik.
Di sinilah Pancasila harus kembali dihadirkan sebagai pedoman hidup. Sila kedua menuntun kita agar tetap manusiawi di tengah dunia digital yang sering membuat manusia saling menyerang tanpa rasa empati. Sila ketiga mengingatkan kita agar tidak menjadikan perbedaan pandangan sebagai alasan untuk merusak persaudaraan kebangsaan. Sila keempat mengajarkan kebijaksanaan dalam berpendapat, berkomentar, dan menyampaikan kritik. Sila kelima mendorong kita menggunakan teknologi untuk memperluas manfaat, bukan memperbesar ketimpangan dan kerusakan sosial.
