Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 kemarin bukan sekadar rutinitas seremonial. Ini adalah momentum kebangsaan untuk meneguhkan kembali komitmen kita kepada dasar negara, ideologi pemersatu, sekaligus sumber nilai bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hari lahir Pancasila adalah pengingat bahwa Indonesia berdiri di atas fondasi yang kokoh: fondasi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila bukan hanya teks historis yang lahir pada 1 Juni 1945, tetapi jiwa yang menuntun arah perjalanan bangsa sampai hari ini dan ke depan. Dalam Pancasila, kita menemukan identitas nasional, pandangan hidup, sekaligus cita-cita bersama untuk membangun peradaban yang bermartabat.
Sebagai bangsa yang menganut negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima. Namun, hukum yang kita cita-citakan bukanlah hukum yang kering dari nurani. Hukum yang kita bangun adalah hukum yang berkeadilan, hukum yang menghormati martabat manusia, hukum yang memberi perlindungan bagi yang lemah, dan hukum yang menghadirkan kemanfaatan bagi seluruh rakyat. Dalam perspektif Pancasila, hukum tidak boleh berhenti pada kepastian formal semata. Hukum harus hidup, adil, beradab, dan berpihak kepada kebenaran.
Sila pertama mengajarkan bahwa hukum harus disandarkan pada moralitas dan tanggung jawab spiritual. Sila kedua mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan secara adil. Sila ketiga meneguhkan bahwa hukum harus menjaga persatuan, bukan memperlebar perpecahan. Sila keempat menuntun agar setiap kebijakan dan penegakan hukum dijalankan dengan musyawarah, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap demokrasi. Dan sila kelima menegaskan tujuan akhir seluruh proses hukum: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Inilah sebabnya kita tidak boleh memandang hukum hanya sebagai instrumen penghukuman. Hukum harus menjadi sarana rekayasa sosial yang mendidik, membina, dan memulihkan. Dalam penegakan hukum, kita memerlukan ketegasan, tetapi juga kebijaksanaan. Kita memerlukan prosedur, tetapi juga nurani. Kita memerlukan aturan, tetapi juga keadilan substantif. Tanpa nilai Pancasila, hukum mudah berubah menjadi alat kekuasaan. Dengan Pancasila, hukum menjadi alat peradaban.
Kita hidup pada zaman yang sangat berbeda dengan generasi pendiri bangsa. Kini kita memasuki era digital, era ketika informasi bergerak sangat cepat, batas ruang dan waktu seolah hilang, dan teknologi hadir dalam hampir setiap aspek kehidupan. Namun, kemajuan teknologi tidak selalu diiringi oleh kemajuan moral. Kita menyaksikan maraknya hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber, manipulasi informasi, polarisasi sosial, dan menurunnya etika publik.
Di sinilah Pancasila harus kembali dihadirkan sebagai pedoman hidup. Sila kedua menuntun kita agar tetap manusiawi di tengah dunia digital yang sering membuat manusia saling menyerang tanpa rasa empati. Sila ketiga mengingatkan kita agar tidak menjadikan perbedaan pandangan sebagai alasan untuk merusak persaudaraan kebangsaan. Sila keempat mengajarkan kebijaksanaan dalam berpendapat, berkomentar, dan menyampaikan kritik. Sila kelima mendorong kita menggunakan teknologi untuk memperluas manfaat, bukan memperbesar ketimpangan dan kerusakan sosial.
Contoh sederhana dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menerima informasi, warga negara yang Pancasilais tidak langsung membagikannya tanpa verifikasi. Ketika berbeda pendapat di media sosial, kita tidak menyerang pribadi, tetapi berdialog dengan santun dan berbasis fakta. Ketika melihat orang lain menjadi korban fitnah atau perundungan digital, kita tidak ikut menyebarkan, tetapi berdiri membela kebenaran dan martabat manusia. Itulah praktik Pancasila di ruang digital.
Kini, tantangan kita berkembang lebih jauh dengan hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). AI membawa banyak manfaat bagi pendidikan, penelitian, pelayanan publik, dan efisiensi kerja. Namun, AI juga menghadirkan persoalan serius: bias data, penyalahgunaan informasi, plagiarisme, manipulasi konten, hilangnya otentisitas, hingga ancaman terhadap tanggung jawab moral manusia. Dalam situasi seperti ini, kita membutuhkan kompas etika yang kuat. Kompas itu adalah Pancasila.
Pancasila mengajarkan bahwa teknologi tidak boleh mengalahkan kemanusiaan. Mesin boleh cerdas, tetapi manusia harus tetap bijaksana. Sistem boleh cepat, tetapi keputusan harus tetap adil. Data boleh besar, tetapi hati nurani tidak boleh hilang. AI harus digunakan untuk memperkuat pelayanan, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses keadilan, dan membantu kemajuan bangsa. Namun AI tidak boleh digunakan untuk menipu, memanipulasi, merendahkan martabat orang lain, atau mengaburkan tanggung jawab moral.
Bagi dunia hukum, kehadiran AI adalah tantangan sekaligus peluang. Tantangan, karena hukum harus mampu mengantisipasi perubahan teknologi dengan regulasi yang tepat. Peluang, karena teknologi dapat membantu penelitian hukum, dokumentasi perkara, analisis data, dan layanan hukum yang lebih efektif dan efisien. Tetapi semua itu hanya akan bermanfaat jika dikendalikan oleh nilai-nilai Pancasila. Karena itu, pengembangan teknologi harus selalu tunduk pada prinsip kemanusiaan, keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Fakultas Hukum UNTAG Semarang memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan zaman ini. Pendidikan hukum tidak cukup hanya melahirkan lulusan yang memahami pasal-pasal. Pendidikan hukum harus melahirkan insan hukum yang memiliki integritas, kepekaan sosial, keberanian moral, dan kecintaan pada keadilan. Mahasiswa hukum harus dididik menjadi pembela kebenaran, penjaga martabat manusia, dan penggerak perubahan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Kita perlu meneguhkan kembali bahwa kampus hukum adalah ruang pembentukan karakter. Ruang belajar di fakultas hukum bukan hanya tempat menghafal norma, tetapi tempat menanamkan etika, nalar kritis, dan tanggung jawab kebangsaan. Karena itu, Fakultas Hukum UNTAG Semarang harus terus menjadi bagian dari gerakan besar membangun peradaban hukum yang Pancasilais, modern, dan berkeadilan.
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini harus menjadi titik tolak untuk memperbarui semangat kita. Kita harus berani mengatakan bahwa bangsa ini tidak boleh kehilangan arah. Kita harus berani menegaskan bahwa teknologi harus tunduk pada nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus berani membangun hukum yang tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kita harus berani meletakkan keadilan sebagai tujuan utama setiap kebijakan dan setiap tindakan.
Pancasila memberi kita harapan, Pancasila memberi kita arah, dan Pancasila memberi kita tanggung jawab. Selama kita setia pada Pancasila, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Akhirnya, marilah kita jadikan Hari Lahir Pancasila ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan, memperhalus budi pekerti, memperteguh penegakan hukum yang berkeadilan, serta membangun masa depan Indonesia yang lebih bermartabat.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dalam kampus, dalam masyarakat, dan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kesimpulan
Untuk kemajuan bangsa, penyelenggara pendidikan hukum seperti Fakultas Hukum UNTAG Semarang dan fakultas hukum lainnya perlu terus menjadikan Pancasila sebagai fondasi berpikir, beretika, dan bertindak. Dari kampus hukum inilah harus lahir generasi yang cerdas, berintegritas, dan siap menjaga Indonesia di tengah tantangan digital dan kecerdasan buatan.
*) Dr. Edi Pranoto, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline
















