Fitriani memaparkan dengan konsep pemisahan kekuasaan, akhirnya juga berimbas pada bagaimana negara tersebut menerima konsep delegasi. Ia mencontohkan, seperti di Amerika Serikat, ketika anggota dewan membuat UU itu adalah kewenangan demokrasi dan kewenangan rakyat. Namun, saat ini amerika pun pada akhirnya menganut sistem delegasi.
Di Belanda, sebut Fitriani, memang sudah diputuskan ada peraturan delegasi dalam konstitusinya. Ia mengira, Pasal 5 ayat 2 UUD 1945 dipengaruhi hal itu. Namun, di Indonesia menganut konsep pembagian kekuasaan. Lalu, Prancis dari dulu menganut sistem kekuasaan eksekutif yang kuat namun di tahun 1958 ia mengenal sistem negara hukum. Kemudian, Inggris juga demikian, dipimpin oleh raja yang mengatur segala perkembangan negara, yang mengakibatkan raja berbagi kewenangan, yang kemudian diberikan kekuasaan legislasi.
Dalam kurun waktu Tahun 1999-2012 terdapat 470-an UU, dan dari 470-an UU tersebut lebih dari 50 persennya mendelegasikan kewenangannya pada peraturan delegasi, dan kurang dari 50 persen UU yang tidak memerintahkan untuk membuat aturan delegasi. Dan, UU yang tidak memberikan perintah peraturan delegasi biasanya ialah UU yang isinya sistem saja seperti UU Pemuda, UU Pramuka.
Fitriani sempat berfikir bahwa UU APBN tidak pernah memberikan delegasi sebab UU tersebut UU penetapan. Tetapi ternyata di dalam risetnya UU APBN memberikan delegasi ke peraturan menteri. Dan, juga UU Pembentukan Kab/Kota memberikan delegasi. Terdapat faktor lain yang menciptakan pilihan delegasi lainnya. Misalnya ketika UU mempunyai lembaga tertentu, contohnya UU Pemilu memiliki KPU dan Bawaslu. Maka, UU Pemilu memberikan delegasinya kepada lembaga tersebut.