Rumusan norma Pasal 613 ayat (3) UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mengatur hubungan antara sanksi administratif dan pidana menuai perbedaan pandangan. Ketentuan tersebut dinilai perlu dicermati agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru dalam penerapan prinsip ultimum remedium atau penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir.
Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Prof Andri Gunawan Wibisana, mengkritik rumusan ketentuan tersebut. Dua dasar pemikirannya adalah konsep administrative penal law dan konsep ultimum remedium. Dia menilai menilai, sanksi administratif tidak dapat begitu saja disamakan dengan sanksi pidana. Sebab, sanksi administratif memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari sanksi yang bertujuan memulihkan hingga sanksi yang bersifat menghukum.
Ia menjelaskan, sanksi administratif yang dapat diperbandingkan dengan sanksi pidana adalah denda administratif karena keduanya memiliki karakteristik menghukum. Sementara itu, sanksi administratif berupa teguran tidak tepat diperbandingkan dengan pidana karena sifatnya berbeda.
“Harusnya denda administratif, itulah yang sifatnya menghukum,” ujar Prof Andri dalam Webinar Nasional Menyoal Hukum Pidana Administrasi dalam KUHP Nasional: Prinsip Ultimum Remedium dan Batas Penerapan Sanksi Administratif yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), Rabu (11/11/2026).
Baca juga:
- Kritik Pengaturan Pidana Lingkungan dalam KUHP Baru Sebagai Ultimum Remedium, Guru Besar FH UI: Kemunduran Fatal
- Satu Pelanggaran Lingkungan, Empat Risiko Hukum Mengintai Pelaku Usaha
Prof Andri menjelaskan terdapat tiga jenis sanksi administratif. Pertama, herstel sancties reparatoir yang ditujukan untuk memulihkan tertib hukum akibat dari pelanggaran, contohnya teguran dan paksaan pemerintah. Kedua, bestraffende sancties (punitief) yang ditujukan sebagai pembalasan sebagai reaksi atas pelanggaran dan sebagai upaya pencegahan/pemberian efek jera, contohnya denda administratif.
Ketiga, regressief. Yakni pengembalian pada kondisi hukum awal, atau kondisi sebelum diambilnya keputusan yang menguntungkan, lebih bersifat reparatoir, meskipun dapat bersifat punitief. Ia menerangkan sanksi adminstratif dalam undang-undang lingkungan dan sumber daya alam. Setidaknya terdapat empat undang-undang yang merujuknya.
















