“Di antaranya adalah UU tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (PPLH), UU tentang Kehutanan, UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan UU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE),” jelasnya.
Prof Andri mengkritik penerapan prinsip ultimum remedium dalam Pasal 613 ayat (3). Menurutnya, penentuan apakah pidana menjadi upaya terakhir tidak seharusnya hanya didasarkan pada lokasi pengaturan ketentuan pidana, apakah berada dalam KUHP atau undang-undang di luar KUHP.
Klaim bahwa Pasal 613 ayat (3) KUHP membuka jalan bagi pidana modern di Indonesia menurutnya meragukan. Pasalnya terdapat banyak negara lain memiliki UU Lingkungan yang memuat sanksi pidana.
“Amerika Serikat pidana dimuat dalam UU Lingkungan, misalnya clean air act, lalu Denmark, Swedia, Norwegia, Prancis, Jepang, Filipina, UU Lingkungan memuat sanksi pidana. Indonesia satu-satunya yang meminta pidana tidak diterapkan lebih dulu hanya karena diatur di luar UU Pidana,” imbuhnya.
Sementara dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Albert Aries menjelaskan ketentuan Pasal 613 ayat (3) merupakan bagian dari upaya menyesuaikan peraturan perundang-undangan sektoral dengan paradigma hukum pidana modern yang diusung KUHP baru.
“Pembentuk KUHP berupaya memastikan ketentuan pidana, baik yang telah berlaku sebelum KUHP baru maupun yang dibentuk setelahnya, selaras dengan prinsip keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif,” jelasnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Albert Aries. Foto: Tangkapan layar youtube
Ia menjelaskan, sanksi administrasi yang bersifat punitif tidak dapat disamakan dengan pidana pokok maupun pidana tambahan berbasis pemidanaan (convictional based). Meski demikian, Pasal 66 ayat (1) huruf e KUHP mengatur pidana tambahan berupa pencabutan izin tertentu yang memiliki irisan dan akibat serupa dengan sanksi administrasi.
Penerapan sanksi administratif tetap harus memperhatikan asas legalitas. Yakni memastikan undang-undang sektoral secara tegas mengatur sanksi administrasi atas suatu perbuatan melawan hukum sebagai pengganti sanksi pidana.
“Jangan sekali-kali menafsirkan bahwa Pasal 613 ayat (3) UU Penyesuaian Pidana ini dimaksudkan untuk menghambat penegakan hukum, misalnya tindak pidana peredaran gelap Narkotika, karena selain narkotika merupakan tindak pidana khusus, yang memenuhi seluruh persyaratan kumulatif dalam Pasal 187 KUHP Nasional,” tutupnya.
















