Pasien, Bukan Konsumen Biasa
OPINI

Pasien, Bukan Konsumen Biasa

Mempertimbangkan karakteristik yang khusus dari pasien, maka pasien tidak dapat disamakan dengan konsumen biasa sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pemberi maupun penerima layanan kesehatan, maka harus dilakukan harmonisasi antara UU Perlindungan Konsumen dan UU Kesehatan.

•Bacaan 6 Menit
WA
Penulis Opini

Tidak lama lagi, kita akan memperingati World Patient Safety Day atau Hari Keselamatan Pasien Sedunia pada tanggal 17 September 2025 mendatang. World Patient Safety Day diperingati secara nasional dan internasional karena pasien mempunyai kedudukan yang fundamental dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini terdiri dari pelayanan medis dan tindakan medis, serta meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi pasien. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).

Hukumonline
Hukumonline

Definisi mengenai konsumen diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Jadi, “konsumen” yang dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir. Pasien merupakan konsumen akhir, sehingga definisi mengenai konsumen yang terdapat dalam UU tersebut selaras dengan definisi mengenai pasien. Hingga saat ini mayoritas orang mempersepsikan pasien sebagai orang yang sakit. Padahal, orang yang sehat juga dapat dikategorikan sebagai pasien apabila mereka mengakses pelayanan kesehatan, di antaranya adalah general atau medical check up, konsultasi kesehatan, dan vaksinasi. Hal ini karena sifat dan ruang lingkup dari pelayanan kesehatan tidak hanya berupa kuratif, tetapi juga meliputi promotif, preventif, rehabilitatif, dan paliatif.  

Namun, apakah pasien sepenuhnya merupakan konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen? Jawabannya adalah, TIDAK. Pasien tidak identik dengan konsumen sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Perlindungan Konsumen. Pasien mempunyai karakteristik khusus yang membedakannya dengan konsumen biasa.

Karakteristik pertama, hubungan hukum antara dokter dan pasien merupakan pola hubungan hukum yang bercorak inspanningsverbintennis dan bukan merupakan resultaatsverbintennis. Inspanningsverbintennis merupakan perikatan yang prestasinya berupa upaya yang maksimal. Meskipun perikatan ini prestasinya berupa upaya maksimal, tetapi dalam mewujudkan upaya maksimal tersebut, harus berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang medis. Dalam implementasinya, perikatan inspanningsverbintennis harus berdasarkan pada Standar (Standar Profesi, Standar Pelayanan Medis, Standar Operasional Prosedur - SOP), dan kebutuhan medis pasien.

Pola hubungan inspanningsverbintennis ini tidak selaras dengan pola hubungan sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen yang menitikberatkan pada resultaatsverbintennnis. Dalam UU Perlindungan Konsumen, konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan pelaku usaha wajib untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantiannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (8) jo. Pasal 7 ayat (f) (g) UU Perlindungan Konsumen. Pasal 19 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen mempertegas pengaturan mengenai ganti rugi dengan menyatakan bahwa pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Ketentuan ini (mekanisme dan tenggang waktu ganti kerugian) dalam penerapannya di bidang kesehatan tentunya memerlukan penafsiran dan pemahaman tersendiri (berbeda dengan bidang lainnya).

Dalam praktiknya, meskipun tindakan yang dilakukan oleh dokter telah memenuhi upaya maksimal berdasarkan standar dan kebutuhan medis pasien, tetapi potensi kegagalan tindakan medis tetap ada. Terdapat beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan hal tersebut yaitu kecelakaan medis, kontribusi kesalahan (contributory of negligence) dari pasien, dan risiko medis.

Kecelakaan medis terjadi karena faktor eksternal yang tidak berasal dari dalam diri pasien. Misalnya, disebabkan karena peralatan medis tidak berfungsi optimal atau adanya keterbatasan sarana prasarana rumah sakit. Di Amerika Serikat, pada tahun 1961, terjadi kecelakaan medis di sebuah rumah sakit dimana pasien (bayi) terbakar akibat bola lampu inkubator yang tidak tertutup (model lama) tanpa termostat atau mekanisme kontrol panas otomatis. Kasus ini diproses oleh Georgia Appellate Court. Di Indonesia, pernah terjadi kecelakaan medis di sebuah rumah sakit di Bengkulu, dimana gas O2 tertukar dengan gas CO2 di kamar operasi. Akibatnya, pasien meninggal dunia.

pasienhak pasienpraktik kedokterandokter
Wahyu Andrianto

Dosen dan Peneliti

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info