Mempertimbangkan karakteristik yang khusus dari pasien, maka pasien tidak dapat disamakan dengan konsumen biasa sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pemberi maupun penerima layanan kesehatan, maka harus dilakukan harmonisasi antara UU Perlindungan Konsumen dan UU Kesehatan.
*) Wahyu Andrianto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















