Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata

Pembagian harta waris menurut hukum perdata umumnya digunakan oleh mereka yang beragama selain islam. Berikut ulasannya.

Ilustrasi pembagian harta waris menurut KUH Perdata. Sumber: pexels.com

Di Indonesia, ada tiga jenis hukum waris yang digunakan dalam pembagian warisan, yakni hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum perdata atau KUH Perdata. Pembagian harta waris menurut hukum perdata atau KUH Perdata merupakan cara pembagian waris yang umumnya dilakukan oleh mereka yang bukan beragama Islam.

Pengertian Warisan dan Unsur Hukum Waris

Wirjono Prodjodikoro dalam Hukum Warisan di Indonesia menerangkan bahwa warisan adalah perihal apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Dari definisi tersebut, Prodjodikoro menjelaskan bahwa ada tiga unsur yang dapat ditarik dari pembahasan tentang pembagian harta waris menurut hukum perdata:

1. Seorang peninggal warisan atau erflater meninggalkan kekayaan sewaktu wafat.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris atau erfgenaam yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
3. Harta warisan adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.

Baca juga:

• Aturan Hukum Ahli Waris Menerima Utang Piutang dari Pewaris yang Sudah Meninggal
• Hak Waris Cucu Bila Orang Tua Sudah Wafat Sebelum Pewaris
• Aturan Hukum Ahli Waris Tolak Warisan dan Prosedur Menolak Warisan

Hukum Waris Perdata di Indonesia dan Ciri-Cirinya

Pembagian harta waris menurut hukum perdata merupakan cara pembagian waris tertua yang ada di Indonesia. Diterangkan Indah Sari dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia karena didasarkan kepada BW atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie yang diberlakukan sejak 1848 dengan asas konkordansi.

Asas tersebut bermakna apapun peraturan yang diberlakukan di Belanda, diberlakukan pula di daerah jajahannya, termasuk Hindia Belanda (Indonesia). Lalu, bagaimana pembagian harta warisnya? Penting untuk diketahui bahwa hukum waris perdata tidak membedakan besaran waris bagi laki-laki atau perempuan.

Dalam hukum waris perdata, hak laki-laki dan perempuan dalam hal waris dinilai setara. Hak waris diutamakan kepada keluarga, baik sedarah atau karena perkawinan. 

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembagian harta waris menurut hukum perdata, berikut sejumlah ciri-ciri hukum waris perdata sebagaimana diterangkan Indah Sari dalam penelitiannya.

1. Dasar hukumnya adalah KUH Perdata.
2. Diperuntukan bagi nonmuslim.
3. Mewaris dari pihak bapak dan ibu atau bilateral.
4. Tidak ada perbedaan bagian untuk laki-laki atau perempuan.
5. Ahli waris adalah orang yang terdekat dengan pewaris.
6. Mewaris secara pribadi, tidak berkelompok.
7. Terbukanya warisan ketika si pewaris meninggal dunia.
8. Apabila ada sengketa, diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Cara Memperoleh Warisan dalam KUH Perdata

Pembagian harta warisan menurut KUH Perdata hanya dapat terjadi karena kematian. Diterangkan Wahyono Darmabrata (dalam Nugroho, 2017:68), pembagian harta waris menurut hukum perdata dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain:

1. Berdasarkan ketentuan undang-undang atau ab-intestato yang mana ahli waris telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan karena adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan orang yang meninggal.
2. Berdasarkan testament atau wasiat yang mana ahli waris ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan.

Golongan Ahli Waris dalam KUH Perdata

Ada empat golongan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata. Diterangkan dalam Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata, penggolongan tersebut menunjukkan ahli waris yang urutannya didahulukan. Atau dengan kata lain, jika ada golongan pertama, maka golongan di bawahnya tidak dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan.

Golongan yang dimaksud, antara lain:

• Golongan I terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya.
• Golongan II terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara.
• Golongan III terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus ke atas.
• Golongan IV terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam.

Ahli Waris yang Dilarang dalam KUH Perdata

Ketentuan Pasal 838 KUH Perdata menerangkan bahwa ada empat kategori orang-orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini tidak akan mendapat warisan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata. Mereka yang dimaksud, antara lain:

1. orang yang telah dijatuhi hukuman membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal (pewaris);
2. orang yang pernah dijatuhkan atau dipersalahkan karena memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. orang yang menghalangi orang yang meninggal (pewaris) dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; dan
4. orang yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat orang yang meninggal (pewaris).

Pembagian harta waris menurut hukum perdata merupakan pembagian waris yang didasarkan pada KUH Perdata. Dalam hukum waris ini, ada empat golongan waris. Jika ahli waris di golongan satu tidak ada, warisan akan diberikan kepada golongan dua, dan seterusnya.

Kesulitan mengikuti perubahan berbagai peraturan? Pusat Data Hukumonline menyediakan versi konsolidasi yang menghimpun perubahan peraturan dalam satu naskah. Akses penuh Pusat Data Hukumonline dengan berlangganan Hukumonline Pro Plus sekarang!