Pada tanggal 8 Oktober 2025 lalu, Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 212/Pdt.G/2025/PN Cbi yang pada pokoknya menyatakan Gugatan PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) terhadap Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard “NO”).

Diketahui, Bambang Hero dan Basuki Wasis merupakan pakar kehutanan dan lingkungan hidup dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang pernah memberikan keterangan ahli di tahun 2018 dalam Perkara Nomor 51/Pdt.G-LH/2018/PN.Klk mengenai kebakaran lahan gambut perkebunan PT KLM di Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah. Dalam perkara tersebut, PT KLM divonis membayar ganti rugi materiil Rp89,3 miliar dan pemulihan lingkungan Rp210,5 miliar.
Kriminalisasi Pembela Lingkungan Terjadi Berulang
Putusan No. 212/Pdt.G/2025/PN Cbi menjadi putusan Anti-SLAPP (Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation) yang harus diapresiasi. Tidak berlebihan apabila menyebut putusan tersebut telah mencerminkan komitmen negara melindungi pembela lingkungan hidup (environmental defender) dalam proses litigasi.
Pelindungan terhadap ahli ataupun aktivis lingkungan sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari aktivisme hak asasi manusia (human rights activism) karena memperjuangkan hak fundamental manusia untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat.
Sesungguhnya tindakan SLAPP tidak hanya dialami Bambang Hero dan Basuki Wasis. Namun, sering juga terjadi pada masyarakat rentan yang berhadapan dengan aparat penegak hukum (APH). Di ranah pidana, gesekan kepentingan antara masyarakat, negara, dan korporasi seringkali bermuara dari kriminalisasi pembela lingkungan.
Misalnya, kriminalisasi Budi Pego—penolak tambang—di Banyuwangi yang dicap komunis. Ada pula kriminalisasi Sawin, Sukma, dan Nanto—penolak PLTU—di Indramayu yang dianggap menghina bendera merah putih. Di Karimunjawa juga terdapat kriminalisasi Daniel Frits—penolak tambang udang—yang menggunakan UU ITE pasal ujaran kebencian.
Kriminalisasi yang umumnya berupa pidana, dalam berbagai kasus umumnya dipicu dua faktor utama yakni lemahnya regulasi yang berlaku pada saat itu serta terbatasnya pemahaman APH terhadap karakteristik khas konflik lingkungan—termasuk dinamika sosial, ketimpangan relasi kuasa, serta konteks ekologis yang menyertainya.
















