Redaksi Hukumonline menayangkan sejumlah artikel terkait isu hukum setiap harinya. Beragam isu hukum disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Untuk Kamis (1/9/2022), Redaksi Hukumonline memilih 5 artikel pilihan yang layak untuk dibaca mulai Presiden perintahkan pembunuhan warga Mimika diusut tuntas hingga KontraS kecam pelibatan TNI dalam sosialisasi RUU KUHP. Yuk, kita simak ringkasannya!
Pembunuhan dan mutilasi yang menimpa 4 warga Mimika, Papua mendapat kecaman tak hanya dari kalangan masyarakat sipil, tapi juga Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi memerintahkan aparat berwajib mengusut tuntas kasus tersebut. Tindak kriminal itu harus diproses secara hukum. Simak selengkapnya dalam artikel ini!
Terdapat beberapa posisi bagi lulusan sarjana hukum yang bisa ditekuni dalam merintis karier di suatu kantor hukum. Sebut saja seperti Partner, Associate, of Counsel, dan termasuk posisi Paralegal. Lantas, apa yang dimaksud dengan posisi Paralegal itu? Simak selengkapnya dalam artikel ini!
Komisi Yudisial (KY) kembali membuka penerimaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA). Pendaftaran calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA dilakukan secara daring melalui laman www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id mulai 31 Agustus sampai dengan 20 September 2022. Simak selengkapnya dalam artikel ini!
Pemerintah menerbitkan sebuah regulasi yang mengatur hal baru terkait kekayaan intelektual. Regulasi dimaksud adalah PP No.24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Salah satu hal baru yang diatur dalam PP ini adalah membuka skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual alias bisa dijadikan jaminan utang. Simak selengkapnya dalam artikel ini!
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof Edward Omar Sharif Hiariej menyebut sosialisasi RUU KUHP masih kurang walau sudah dilakukan sebanyak 12 kali tahun lalu. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas 2 Agustus 2022 silam menginstruksikan sosialisasi dilakukan secara masif. Arahan Presiden Jokowi itu menurut Prof Eddy tak hanya ditujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM, tapi kementerian dan lembaga terkait seperti Kemenkopolhukam, BIN, Mabes Polri, Kejaksaan, Kominfo, Kemenag, dan KSP. Pelibatan BIN itu mendapat kecaman kalangan masyarakat sipil antara lain KontraS. Simak selengkapnya dalam artikel ini!
Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel tersebut dapat memberi informasi tambahan bagi Anda. Simak selengkapnya beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!
