Rustam pun megatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya nasib Koba Tin kepada pemerintah pusat. Namun, dia mengingatkan adanya tanggungjawab Malaysia Smelting Corporation (MSC) Berhad yang harus dilunasi terlebih dahulu.
Tanggung jawab itu kepada karyawan dan reklamasi lingkungan pasca tambang. MSC merupakan pemiliki 75% saham di Koba Tin. "Siapapun pengelolanya operasional tetap jalan. Persoalan kewajiban (MSC) tidak boleh lepas. Wajib," ujarnya.
Rustam menjelaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bangka-Belitung siap memiliki 15% porsi saham. Dia pun menegaskan sejumlah anggaran telah dialokasikan. Sayangnya, besaran dana yang disiapkan tidak disebutkan lantaran harus mendapat persetujuan DPRD Bangka Belitung.
Rabu pekan lalu (11/9), Thamrin Sihite juga pernah menegaskan, pemerintah lebih mengutamakan perusahaan BUMN untuk mengelola Koba Tin pasca-berakhirnya kontrak karya perusahaan asal Malaysia tersebut. "Iya. Akan diberikan pemerintah untuk BUMN lebih diutamakan," katanya.
PT Koba Tin adalah perusahaan patungan antara Malaysia Smelting Corporation Berhad (MSC), perusahaan asal Malaysia yang menguasai saham 75%, dan PT Timah Tbk yang memiliki porsi saham 25%.Perusahaan pertambangan itu beroperasi di bawah kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia untuk area seluas 41.680 hektare yang tersebar lebih dari 80 kilometer (km) dari timur ke barat di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Kontrak karya PT Koba Tin berakhir pada 2003 dan telah diperpanjang hingga 31 Maret 2013
Pemerintah memperpanjang sementara kontrak selama tiga bulan dalam rangka evaluasi oleh tim independen selama tiga bulan.Tim independen telah menemui para pemegang saham Koba Tin. Selain itu, tim juga pergi ke Bangka-Belitung melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah setempat. Hasil evaluasi ini telah diserahkan ke Menteri ESDM sebagai bahan pertimbangan sikap pemerintah untuk menentukan nasib kontrak Koba Tin.
















