Baca:
- Persoalan Outsourcing di BUMN Belum Tuntas
- Begini Dampak Ekonomi Digital Terhadap Hubungan Industrial
- Wilayah Abu-Abu Jenis Pekerjaan yang Bisa Dialihdayakan
Reforma Agraria
Yanuar menyebut upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial yakni menggulirkan kebijakan reforma agraria. Ada dua skema reforma agraria yakni legalisasi dan distribusi. Misalnya, masyarakat sudah mengelola tanah itu sejak lama tapi belum mengantongi hak, melalui reforma agraria pemerintah akan memberikan sertifikat. Untuk redistribusi, misalnya tanah milik negara atau perusahaan, sebagian dari tanah itu dikembalikan kepada masyarakat melalui penerbitan sertifikat.
Jumlah sertifikat yang telah diterbitkan pemerintah dalam rangka reforma agraria pada tahun 2015 sebanyak 863.651 sertifikat, tahun 2016 meningkat menjadi 1.017.988 sertifikat, dan 2017 sebanyak 2.349.982 sertifikat. Pemerintah menargetkan jumlah sertifikat yang diterbitkan tahun 2017 sebanyak 4 juta, tahun 2018 sebanyak 7 juta dan 2019 menjadi 9 juta.
Reforma agraria berkaitan juga dengan perhutanan sosial yakni memberikan akses kepada masyarakat atau komunitas untuk mengelola hutan dan mengambil hasilnya. Pemerintah menargetkan jumlah hutan yang dijadikan perhutanan sosial sebanyak 12,7 juta hektar, sampai saat ini baru terwujud 1,4 juta hektar. Walau capaian saat ini kurang dari target, tapi Yanuar mengingatkan pada perhutanan sosial seluas 1,4 juta hektar itu menyangkut hak hidup 250 ribu keluarga. “Sekarang hidup mereka lebih baik karena bisa mengakses hutan,” ujarnya.