Dampak dari perekonomian global yang tak menentuk berdampak pula terhadap kondisi perekonomian nasional. Inflasi yang dikhawatirkan meninggi, ternyata mampu dikendalikan pemerintah. Dengan melakukan beragam cara dan upaya dalam menekan tingkat inflasi dalam rangka menguatkan perekonomian nasional.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melalui keterangannya, Kamis (20/10/2022). “Saat ini inflasi berada di level 5,9 persen,” ujarnya.
Dia menerangkan dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah telah melaksanakan sejumlah langkah. Antara lain mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Langkah tersebut dipandang mampu menjaga kestabilan harga dan inflasi dengan sejumlah ‘extra effort’.
Tak hanya itu, pemerintah mengoptimalkan dana alokasi khusus fisik agar tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2% Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial. Menurutnya, pemerintah pun mengeluarkan berbagai bantuan. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun dan bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja.
Ketua Umum Partai Golkar itu berharap dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat memberikan bantalan bagi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun. Setidaknya, agar masih berada di sekitar 5,2% dan tahun depan tetap bertahan di atas 5%. Dengan demikian, tingkat inflasi dapat dikendalikan.
Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berpendapat rantai pasokan pangan menjadi akar masalah penyebab inflasi. Karenanya, kata Sri Mulyani, Kemenkeu menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung pengendalian inflasi dengan memberikan insentif kepada setiap daerah. Tentu saja daerah yang tingkat inflasinya lebih rendah dari inflasi nasional.
Terpisah, Associate Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Rachbini berpendapat persoalan rantai pasok pangan dalam negeri yang dianggap menjadi penyebab meningginya inflasi dapat diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi. Sebab dengan memanfaatkan teknologi cukup membantu.
Seperti real time data pasokan barang, data produksi, hingga data permintaan yang dibutuhkan massyarakat. Begitu pula industri mesti sinkron. Karenanya dibutuhkan koordinasi antar lembaga yang memiliki otoritas. Dia melanjutkan rantai pasok dalam negeri sejatinya menjadi keharusan dibenahi. Seperti dari tingkat produsen, petani, sampai konsumen.
“Permasalahan rantai pasok terutama food commodity, seperti misalnya bahan-bahan pokok, kapan supply lagi tinggi, bisa disimpan di-manage dengan baik, ketika supply lagi sedikit, misal akibat cuaca buruk, bisa diantisipasi,” katanya.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Mohammad Faisal berpendapat strategi pemerintah dalam mengendalikan inflasi dengan menjaga rantai pasok menjadi langkah tepat. Baginya faktor pasokan berpengaruh besar dalam kenaikan inflasi dibanding faktor permintaan. Karenanya diperlukan penguatan kolaborasi TPIP dan TPID.
Dia berpandangan strategi pemerintah cukup mampu menahan laju inflasi. Terlihat dalam data per September 2022. Menurutnya, terdapat peningkatan inflasi sebesar 1,17 persen. Tapi, malah terdapat pula penurunan inflasi inti dan deflasi pada kelompok volatile food. Dengan kata lain, pendorong inflasi merupakan dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Dengan demikian, faktor pendorong inflasi murni disebabkan first round efek kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena itu, terjadi inflasi di sektor trasnportasi akibat kenaikan BBM bersubsidi. Sementara deflasi pada September pun tak biasa. Sebab, biasanya kenaikan BBM subsidi selaras dengan inflasi harga pangan. Dia pun menengarai dipengaruhi faktor permintaan yang tidak terlalu kuat. Pemerintah pun agar melihat tingkat keefektifan strategi penurunan inflasi dalam beberapa bulan ke depan.
