Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mulai menyiapkan langkah strategis guna menyelaraskan peraturan daerah (Perda) dan hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum pidana nasional dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku efektif pada tahun 2026.
Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath mengatakan pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan kebijakan daerah dan hukum adat sejalan dengan ketentuan dalam KUHP baru yang mengakui living law atau hukum yang hidup di masyarakat.
“Pemprov Maluku akan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan keselarasan antara kebijakan daerah, hukum adat, dan ketentuan dalam KUHP baru yang mengakui prinsip living law,” kata Vanath sebagaimana dikutip dari laman Antara, Minggu (26/10/2025).
Baca juga:
- Pemkot Tangerang Tetapkan Perda RPIK 2025-2045, Perkuat Arah Industrialisasi Daerah
- Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Jabar Terbitkan Perda Investasi dan Kemudahan Berusaha
Vanath menekankan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menyiapkan mekanisme implementasi KUHP baru. Nantinya, Pemprov Maluku akan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) serta aparat penegak hukum untuk memperkuat pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap sistem hukum pidana yang kini menekankan pidana sosial dan denda sebagai alternatif pidana kurungan.
Staf Khusus Bidang Isu Strategis Kemenko Kumham Imipas, Karjono Atmoharsono menyebut peran pemerintah daerah menjadi sangat penting. Pasalnya sejumlah ketentuan dalam KUHP baru bersinggungan langsung dengan hukum adat dan peraturan daerah.
“Dalam KUHP baru terdapat prinsip-prinsip sistem pidana yang bersinggungan dengan living law, sehingga pelaksanaannya memerlukan peran vital dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah,” kata Karjono.
















