Pendidikan Hukum Terus Perkuat Kolaborasi dengan Dunia Peradilan
Utama

Pendidikan Hukum Terus Perkuat Kolaborasi dengan Dunia Peradilan

Demi membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendidikan hukum juga harus fokus pada pembentukan karakter dan etika (integritas) yang kuat di samping penguasaan teori dan praktik.

CR 33
Bacaan 4 Menit

Mahkamah Agung, kata dia, telah berusaha mengurangi kesenjangan antara teori yang diajarkan di kampus dengan kenyataan di lapangan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. “Kami memiliki program pendidikan dan pelatihan calon hakim (CAKIM) yang berfokus pada keterampilan praktis, termasuk pemahaman tentang yurisprudensi dan keterampilan mediasi,” lanjutnya.

Di akhir pidatonya, Syamsul mengajak seluruh lembaga pendidikan hukum untuk terus memperkuat kolaborasi dengan dunia peradilan demi membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Mari kita bersama-sama menjaga generasi penegak hukum yang berintegritas, peka terhadap isu global, dan sensitif terhadap masalah sosial. Di tangan para mahasiswa, masa depan hukum Indonesia akan terbentuk. Mereka adalah agen perubahan yang menentukan arah perkembangan hukum di Indonesia,” katanya.

Memanfaatkan ruang hukum progresif

Pada kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani memberikan pandangan mendalam mengenai kontribusi dan tantangan pendidikan hukum dalam membentuk ketatanegaraan yang adil dan demokratis. Dia mengatakan bahwa perjalanan satu abad pendidikan hukum telah memberikan dampak signifikan terhadap pengaturan dan praktik ketatanegaraan di Indonesia.

Hukumonline.com

Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani. Foto: RES

"Dari tahun persiapan kemerdekaan hingga saat ini, pendidikan hukum telah berkontribusi dalam membangun fondasi hukum yang berkeadilan," ucapnya.

Arsul menyoroti pentingnya memanfaatkan ruang hukum progresif dalam pendidikan tinggi. Menurutnya, Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus untuk manusia, bukan sebaliknya. Hal ini harus tercermin dalam output pendidikan hukum yang tidak hanya sekadar mengikuti teks hukum, tetapi juga mampu menawarkan solusi yang menciptakan rasa keadilan di masyarakat.

Lebih lanjut, dia mencatat bahwa dalam dua tahun terakhir, banyak mahasiswa Fakultas Hukum dari berbagai perguruan tinggi yang mengajukan permohonan pengujian norma undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, ini menunjukkan semangat mahasiswa untuk berkontribusi dalam menciptakan hukum yang adil dan berkeadilan. "Kami melihat banyak mahasiswa yang memiliki pemikiran kritis dan empati sosial, yang merupakan hasil dari pendidikan hukum yang baik," ujarnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info